Jumat, 30 Oktober 2026

Wabup Muaro Jambi Junaidi H. Mahir Hadiri Rapat Paripurna HUT Ke-27 Tanjung Jabung Timur


Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Muaro Jambi - Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026, Rabu (21/10/2026).



Rapat paripurna istimewa tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani,M.Pd.I., serta para kepala daerah se-Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya.

Kehadiran Wakil Bupati Muaro Jambi dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan sinergi antar pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

Momentum peringatan HUT ke-27 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini diharapkan menjadi sarana refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.


Redwaldi 

Tegas!! Bupati BBS Tutup Stockpile Pasir di Penyengat Olak, Soroti Masalah PerizinanTegas!!


Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - MUARO JAMBI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memutuskan menutup kegiatan stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di Desa Penyengat Olak. Keputusan itu diambil setelah Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menggelar rapat bersama Tim Terpadu yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait.

Bupati yang akrab disapa BBS itu mengatakan, keputusan penutupan diambil setelah pemerintah daerah mencermati sejumlah persoalan, mulai dari aspek regulasi dan perizinan hingga aspirasi masyarakat.

“Sudah melihat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi aspirasi, intinya saat ini ada beberapa poin yang menurut kami kurang pas, baik itu regulasi, perizinan, dan lain sebagainya. Maka, hari ini kita sudah sepakat bahwa kegiatan stockpile di Penyengat Olak kita tutup,” kata Bambang kepada awak media seusai rapat.

Menurut Bambang, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Terpadu. Rapat itu turut melibatkan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Polres Muaro Jambi, Kodim 0415/Jambi, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Persoalan perizinan menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam pembahasan. Namun, pemerintah daerah belum merinci jenis izin yang dinilai belum terpenuhi maupun ketentuan yang menjadi dasar keputusan penutupan tersebut.

Keputusan ini menempatkan pelaksanaan penutupan di lapangan sebagai hal yang perlu dipantau. Kepatuhan pengelola terhadap keputusan pemerintah daerah serta kejelasan status perizinan menjadi bagian penting dalam memastikan langkah tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Meski demikian, rincian aspirasi yang menjadi pertimbangan serta tindak lanjut administratif terhadap perusahaan belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang disampaikan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak CV Lintas Makmur Sejahtera mengenai keputusan penutupan tersebut. Penjelasan dari pihak perusahaan diperlukan untuk memperoleh informasi berimbang mengenai status perizinan dan tanggapan mereka atas keputusan pemerintah daerah.

Pelaksanaan penutupan dan dasar administratif yang menyertainya kini menjadi aspek penting untuk memastikan keputusan tersebut diterapkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 


Redwaldi 

Kamis, 29 Oktober 2026

Green Policing, Kapolres Muaro Jambi Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Komitmen Polri dalam membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus diwujudkan melalui kegiatan Green Policing. Kali ini, Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan Green Policing di SMA Negeri 3 Muaro Jambi, Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Jumat (30/10/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung Program 100 Hari Kapolri melalui Quick Wins.

Kapolres Muaro Jambi hadir bersama Kabag Log AKP Heri T.R., Kasi Humas AKP Saaludin, Kapolsek Mestong AKP Robinson Manullang, S.H., Kasat Binmas IPTU Arifin, Kanit Binmas Polsek Mestong IPDA M. Ihsan, Bhabinkamtibmas Desa Nagasari AIPTU Andi, serta Bhabinkamtibmas Desa Ibru AIPDA Ilmansyah.

Turut hadir Babinsa Desa Nagasari Sertu IIM, Kepala SMA Negeri 3 Muaro Jambi, serta para siswa dan siswi.

Kegiatan Green Policing merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat peran kepolisian dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.

Melalui program ini, Polri tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, tetapi juga mengambil bagian dalam mendorong kepedulian terhadap lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan.

Kehadiran Polres Muaro Jambi di lingkungan pendidikan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan menjadikan kepedulian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Redwaldi 

Selasa, 27 Oktober 2026

Warga Desak Pemkab Bungo dan APH Periksa Ketua BPD dan Datuk Rio Dusun Tenam Terkait Dugaan Tambang Ilegal (PETI)


Detikjambihukum.com, BUNGO - Sejumlah perwakilan masyarakat Dusun Tenam, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, mendesak Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pengawasan serta pemeriksaan menyeluruh.

Pemeriksaan tersebut diminta terhadap Ketua BPD dan Datuk Rio Dusun Tenam terkait dugaan kepemilikan dan keterlibatan dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau yang kerap disebut masyarakat sebagai dompeng ilegal.

Desakan ini muncul setelah adanya laporan dan informasi yang berkembang luas di tengah masyarakat mengenai maraknya aktivitas PETI di wilayah aliran sungai sekitar Dusun Tenam. Warga menilai aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem sungai, namun juga diduga melibatkan oknum pejabat dusun yang seharusnya menjadi teladan.

"Kami meminta dengan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya Inspektorat, untuk turun tangan melakukan pemeriksaan administratif dan audit investigatif terhadap jalannya roda pemerintahan di Dusun Tenam. Jabatan Ketua BPD dan Datuk Rio seharusnya menjadi contoh penegakan hukum, bukan justru diduga kuat memelihara atau memiliki aktivitas ilegal yang merusak lingkungan," ujar perwakilan warga dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Selain meminta pemeriksaan administratif dari pemerintah daerah, warga juga mendesak Aparat Penegak Hukum untuk tidak tutup mata dan segera menindaklanjuti laporan ini secara serius di lapangan. Keterlibatan pejabat publik, baik dari unsur BPD maupun Pemerintah Dusun, dalam aktivitas tambang ilegal dinilai mencederai kepercayaan masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami memohon kepada pihak Kepolisian dan APH terkait untuk segera melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi dari warga ini. Jangan sampai ada pembiaran terhadap aktivitas dompeng ilegal, terlebih jika itu diduga kuat dimiliki oleh oknum Ketua BPD dan Datuk Rio Dusun Tenam. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegasnya.

Masyarakat berharap laporan dan aspirasi ini mendapat respons cepat dan atensi serius dari Penjabat Bupati Bungo, Inspektorat Kabupaten Bungo, serta jajaran Polres Bungo demi menjaga ketertiban, supremasi hukum, dan kelestarian lingkungan di Kecamatan Tanah Sepenggal .

Laporan: M.RIKI

Kapolres Muaro Jambi Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-27 Kabupaten Muaro Jambi



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026, Selasa (27/10/2026), di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag., serta dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pejabat instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Muaro Jambi mengusung tema “Berbakti Menuju Muaro Jambi Berakhlak, Adil dan Maju.” Tema ini menjadi pengingat pentingnya pengabdian, integritas, keadilan, dan kolaborasi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta menyampaikan bahwa peringatan hari jadi daerah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menghargai perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.

Sementara itu, Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan tata kelola pemerintahan, serta langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian bersama.

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris turut menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Ia berharap Kabupaten Muaro Jambi terus berkembang dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan seluruh elemen masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Polres Muaro Jambi juga terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Redwaldi 

Senin, 26 Oktober 2026

Kapolres Muaro Jambi Kawal Aksi Damai Warga, Stockpile Pasir CV Lintas Makmur Sejahtera Diputuskan Tutup



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., turun langsung mengawal pengamanan aksi damai warga RT 03 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Senin (26/10/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menuntut penutupan Stockpile Pasir CV Lintas Makmur Sejahtera.

Sejak pagi, personel Polres Muaro Jambi bersama jajaran Polsek Jaluko disiagakan di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi, mengatur arus lalu lintas, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan dialog persuasif. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Aroni Candra, S.H., M.H., menemui massa dan mengimbau masyarakat agar tetap tertib, tidak menutup akses jalan, serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Bupati Muaro Jambi turut hadir menemui warga dan mendengarkan tuntutan mereka secara langsung. Pemerintah daerah kemudian mengagendakan pembahasan melalui rapat Tim Terpadu (Timdu) bersama instansi terkait untuk menentukan langkah terhadap keberadaan stockpile tersebut.

Dalam proses pengamanan, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat diberlakukan sistem buka tutup karena aktivitas massa di depan gerbang stockpile. Kapolres Muaro Jambi kemudian menemui warga dan mengajak mereka bersama-sama menjaga kepentingan umum dengan memberikan ruang bagi kendaraan untuk melintas.

Melalui komunikasi yang dilakukan secara persuasif, warga bersedia memundurkan posisi massa dan tenda dari badan jalan. Arus lalu lintas pun berangsur membaik hingga kembali ramai lancar, sementara warga tetap bertahan di lokasi untuk menunggu hasil rapat Timdu.

Sekitar pukul 19.20 WIB, Kapolres Muaro Jambi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi kembali menemui massa untuk menyampaikan hasil rapat. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan instansi terkait yang hadir, pemerintah daerah memutuskan bahwa CV Lintas Makmur Sejahtera ditutup.

Setelah mendengar penyampaian tersebut, warga menerima informasi hasil rapat dan membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 19.40 WIB. Tenda aksi dibuka dan masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Situasi di lokasi tetap aman dan kondusif, dengan arus lalu lintas kembali berjalan lancar.

Kapolres Muaro Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atas kerja sama dalam menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mengedepankan komunikasi dan dialog dalam menyelesaikan persoalan, sehingga aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti tanpa mengabaikan kepentingan umum.

Pengamanan ini mencerminkan komitmen Polres Muaro Jambi dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara aman dan tertib, sekaligus memastikan aktivitas pengguna jalan tetap berjalan serta situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Muaro Jambi terjaga kondusif.


Redwaldi 

Minggu, 25 Oktober 2026

*Matangkan Persiapan HUT Muaro Jambi ke-27, Sekwan DPRD Pimpin Gladi Bersih*


Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Muaro Jambi, *Edi Salam Mahir*, memimpin langsung rapat persiapan dan gladi bersih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muaro Jambi ke-27.

Rapat tersebut digelar di lingkungan Sekretariat DPRD Muaro Jambi, Senin (22/10/2026).

Kegiatan koordinasi serta peninjauan kesiapan akhir itu diikuti oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Muaro Jambi.

Dalam arahannya, Edi Salam Mahir menekankan pentingnya kesiapan matang dari seluruh lini agar rangkaian perayaan hari jadi kabupaten dapat berjalan dengan khidmat, tertib, dan lancar.

Ia juga memberikan sejumlah masukan strategis serta evaluasi teknis terkait susunan acara yang dijadwalkan akan dihelat pada keesokan harinya, Selasa (23/10/2026).

 "Persiapan ini melibatkan seluruh unsur di sekretariat. Kita ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian agenda besok pagi dapat terlaksana dengan optimal, tanpa ada kendala yang berarti, demi suksesnya peringatan HUT Kabupaten Muaro Jambi ke-27," ujar Edi di ruang kerjanya.

Melalui koordinasi yang intensif ini, pihak Sekretariat DPRD Muaro Jambi optimis perayaan HUT kabupaten tahun ini dapat memberikan kesan mendalam bagi masyarakat serta menjadi momentum refleksi atas kemajuan pembangunan di Bumi Sailun Salimbai.

Redwaldi 

Kapolres Muaro Jambi Tekankan Bahaya Narkoba dan Bullying, Ajak Pelajar Jadi Generasi Berprestasi


Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Polres Muaro Jambi terus memperkuat pembinaan generasi muda melalui edukasi dan penyuluhan di lingkungan pendidikan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan pesan kamtibmas kepada pelajar SMP Negeri 6 Muaro Jambi melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026) pagi.

Dalam arahannya, Kapolres mengingatkan para pelajar agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, tawuran, geng motor, maupun tindakan kekerasan yang dapat merusak masa depan. Para siswa juga diajak menolak segala bentuk perundungan (bullying) serta membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

Kapolres menegaskan bahwa masa sekolah merupakan kesempatan penting untuk membangun karakter dan mempersiapkan masa depan. Karena itu, para pelajar diharapkan fokus belajar, menjaga pergaulan, menghormati guru dan orang tua, serta membiasakan diri bersikap disiplin dan bertanggung jawab.

Selain itu, Kapolres mengimbau siswa agar bijak bermedia sosial, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan tidak menyebarkan hoaks. Kesadaran dan kecerdasan dalam menggunakan teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif.

Terkait keselamatan berlalu lintas, Kapolres mengingatkan para pelajar agar tidak mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Siswa diimbau meminta orang tua mengantar demi keselamatan dan mencegah risiko kecelakaan di jalan raya.

Kegiatan yang berlangsung di SMPN 6 Muaro Jambi, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tersebut turut dihadiri Kepala Sekolah Bastoni, S.Si., Kasat Binmas Polres Muaro Jambi IPTU Arifin, personel Satlantas Polres Muaro Jambi, serta para dewan guru.

Melalui kegiatan ini, Polres Muaro Jambi mengajak seluruh pelajar untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba, kekerasan, dan perundungan, serta menjadikan disiplin, prestasi, dan perilaku positif sebagai bekal meraih masa depan. Sinergi antara Polri, sekolah, dan orang tua diharapkan terus terjalin dalam melindungi generasi muda.


Redwaldi 

Jumat, 23 Oktober 2026

Respons Cepat Polsek Jaluko Tindaklanjuti Informasi Dugaan Penganiayaan di Brilink Mendalo



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko) Polres Muaro Jambi bergerak cepat menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak penganiayaan yang terjadi di salah satu gerai Brilink di kawasan Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (23/10/2026).

Informasi tersebut diterima personel Polsek Jaluko melalui sambungan telepon dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel yang terdiri dari Aiptu Sugianto, Aipda M. Nazirwan, Brigadir Gani dan Bripda Hafiz langsung melakukan pengecekan serta mendatangi lokasi kejadian.

Berdasarkan informasi awal yang diterima petugas, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Korban, seorang perempuan berinisial AL, yang saat itu sedang menjaga Brilink di sekitar gerbang Citra Raya City, didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud melakukan transaksi penarikan uang tunai.

Namun, saat berada di lokasi, pria tersebut diduga melakukan penganiayaan menggunakan benda keras berupa palu. Korban berupaya melindungi diri dengan menutup bagian kepala menggunakan tangan. Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami luka pada bagian kepala dan tangan.

Informasi mengenai kejadian tersebut kemudian disampaikan oleh suami korban kepada personel Polsek Jaluko sekitar pukul 17.30 WIB.

Setelah menerima informasi, personel Polsek Jaluko segera melakukan sejumlah langkah, di antaranya menghubungi pelapor, mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta melakukan koordinasi dan meneruskan informasi tersebut kepada Unit Reskrim Polsek Jaluko untuk penanganan lebih lanjut.

Petugas juga mengarahkan pihak pelapor untuk membuat laporan secara resmi guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapolsek Jaluko melalui personelnya menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk pelayanan dan respons kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saat ini, perkara tersebut masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Jaluko. Polisi juga melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas kronologi serta identitas pelaku.

Polsek Jaluko mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Polisi Bersama Masyarakat, Wujudkan Kamtibmas yang Aman dan Kondusif.


Redwaldi 

Wartawan Media Detikjambihukum.com,Siap Turun Lapangan Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Desa Mangun Jayo, Bungo



Detikjambihukum.com,Bungo-  Menanggapi maraknya isu dan perbincangan hangat di tengah masyarakat terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Mangun Jayo, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, tim investigasi dari media Detikjambihukum.com,menyatakan sikap tegas untuk mengawal kasus ini secara langsung.

Perwakilan tim investigasi menyatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera turun ke lapangan guna mengumpulkan data, fakta, serta melakukan verifikasi langsung di lokasi. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi informasi dan mencari kebenaran objektif di balik isu yang tengah viral tersebut.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial secara profesional. Tim akan segera turun ke Desa Mangun Jayo dalam beberapa hari ke depan untuk menghimpun keterangan dari berbagai pihak, baik dari perangkat desa, masyarakat setempat, maupun pihak-pihak terkait lainnya," ujar *M. RIKI - Kepala Biro Detikjambihukum.com,Sabtu (24/10/2026).

Investigasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum secara berimbang dan transparan, sekaligus memastikan bahwa serapan anggaran negara yang diperuntukkan bagi pembangunan desa benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyelewengan.

Pihak Redaksi menegaskan, pemberitaan akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak.

Riki

Jumat Keliling, Polres Muaro Jambi Perkuat Silaturahmi dan Pesan Kamtibmas Bersama Masyarakat

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Polres Muaro Jambi terus memperkuat kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Keliling. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Addin, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan Jumat Keliling dipimpin oleh Wakapolres Muaro Jambi Kompol Aroni Candra, S.H., M.H., dan dihadiri Kabag SDM Polres Muaro Jambi Kompol Sri Martono, S.H., Kasi Humas Polres Muaro Jambi AKP Saaluddin, Kasat Binmas Polres Muaro Jambi Iptu Arifin, Kasat Tahti Polres Muaro Jambi Iptu Sucipto, S.E., Wakapolsek Jaluko Iptu Ansori, S.H., KBO Binmas Polres Muaro Jambi Ipda Suhartono, S.H., serta personel Polres Muaro Jambi dan Polsek Jaluko.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Muaro Jambi menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Keliling merupakan salah satu upaya Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, mempererat tali silaturahmi, sekaligus membuka ruang komunikasi secara langsung guna mengetahui situasi dan berbagai permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.

Wakapolres juga menyampaikan komitmen Polri melalui tagline “Polisi Bersama Masyarakat”. Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai Layanan Polisi 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kejadian, gangguan Kamtibmas maupun kondisi yang membutuhkan kehadiran dan bantuan Kepolisian, khususnya dalam situasi yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Wakapolres mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan serta memperkuat komunikasi dan kerja sama antarwarga sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Apabila masyarakat mengetahui adanya potensi gangguan Kamtibmas, segera laporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” pesan Wakapolres.

Setelah penyampaian pesan Kamtibmas, kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah Jumat dan pelaksanaan Salat Jumat bersama masyarakat. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan sinergi antara Polri dengan masyarakat.

Kegiatan Jumat Keliling selesai sekitar pukul 12.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Muaro Jambi berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, mempererat silaturahmi serta membangun sinergi bersama dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Redwaldi 

Kamis, 22 Oktober 2026

Kades Jebus Jamaludin Beri Dukungan Untuk SBB JBP Tampil Di Seri Nasional JPL U-12 Di Semarang



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Sosok Kepala Desa yang peduli generasi muda ditunjukkan oleh Kepala Desa Jebus, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jamaludin Kumpeh,23/10/2026.

Kades Jebus Jamaludin,memberikan dukungan penuh kepada anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) Jebus Bina Putra (JBP) yang berasal dari Desa Jebus untuk mengikuti ajang bergengsi tingkat nasional.

Anak-anak SSB JBP tersebut akan bertanding dalam *SERI NASIONAL JPL U-12 - ROAD TO PIALA BELA NEGARA, APSUMSI IV di Semarang.*

 Kades Jebus Jamaludin Kumpeh berpose bersama 13 anak SSB JBP di Ruang Pelayanan Terpadu Desa Jebus. Anak-anak tampak antusias memegang amplop dukungan sambil mengenakan seragam bola kebanggaan mereka.

Kades Jebus menuliskan pesan penyemangat:

> _Dukungan untuk anak-anak SSB JBP yang berasal Desa Jebus mengikuti SERI NASIONAL JPL U 12 - ROAD TO PIALA BELA NEGARA, APSUMSI IV di Semarang. SELAMAT BERTANDING, SEMOGA SELAMAT DAN SUKSES!_

Langkah Kades Jebus ini mendapat apresiasi warga. Dukungan dari pemerintah desa dinilai penting untuk memotivasi anak-anak desa agar berani bersaing di kancah nasional dan mengharumkan nama Desa Jebus, Kecamatan Kumpeh, dan Kabupaten Muaro Jambi.

Berbeda dengan sejumlah pemberitaan Kades bermasalah, Kades Jebus Jamaludin Kumpeh menunjukkan kepemimpinan yang fokus pada pembinaan pemuda dan olahraga.

Semoga anak-anak SSB JBP Desa Jebus sukses dan membawa pulang piala dari Semarang!

Redwaldi 

Geruduk Kejari Tebo, Warga Bukit Pemuatan Adukan 6 Dugaan Korupsi Kades: Dari Pungli Portal Hingga Jual Aset Desa

Detikjambihukum.com,Muara TEBO-  Masyarakat Desa Bukit Pemuatan bersama jajaran organisasi pendamping mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo pada Kamis (22/10/2026). Kedatangan warga ini untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Pemuatan.

Rombongan warga didampingi Ketua Divisi Informatika Fast Response Indonesia Center (FRIC) DPW Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, http://A.Md, http://C.PL, dan Ketua Marcab Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Tebo, Aguswadi, http://C.PL.

Dalam keterangannya, Hamdi Zakaria menguraikan 6 poin krusial yang menjadi substansi laporan masyarakat ke Kejari Tebo:

*1. Dugaan Pungli Portal Jalan Umum*
Pengoperasian portal di jalan umum desa sejak tahun 2022 dengan pembebanan retribusi yang terindikasi kuat sebagai pungutan liar (pungli).

*2. Penerbitan SKT Tanpa Prosedur di Hutan Produksi*
Penerbitan ratusan persil Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan Hutan Produksi (HP) oleh Kades tanpa mematuhi SOP dan dasar hukum yang berlaku.

*3. Penjualan Tanah Restan Desa*
Indikasi jual beli tanah restan desa tanpa mengantongi izin tertulis dari Bupati Tebo.

*4. Pembongkaran Aset Desa*
Perobohan 3 unit gedung aset milik desa yang diduga dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan atau izin tertulis dari Bupati Tebo.

*5. Pembentukan RT Definitif Cacat Hukum*
Pembentukan 3 kelompok masyarakat di dalam kawasan hutan yang diubah menjadi 3 RT definitif di Desa Bukit Pemuatan, yang dinilai cacat prosedur dan hukum.

*6. Indikasi Laporan Fiktif dan Proyek Mangkrak Dana Desa*
Dugaan laporan penggunaan Dana Desa (DD) yang fiktif serta pembangunan taman desa bersumber dari Dana Desa yang hingga kini terbengkalai / mangkrak.

Kedatangan warga tersebut disambut langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tebo. Dalam audiensi, Kasi Intel menjelaskan bahwa laporan pengaduan masyarakat telah diterima secara resmi.

Kasi Intel menegaskan, langkah tindak lanjut penanganan perkara saat ini tengah menunggu hasil audit dari tim Inspektorat Kabupaten Tebo serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Tim Terpadu (Timdu) OPD Kabupaten Tebo.

Di tempat yang sama, Sabli, salah seorang perwakilan warga Desa Bukit Pemuatan, menyampaikan aspirasi kepada Bupati Tebo agar mengambil tindakan tegas. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tebo segera memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara (penonaktifan) Kades dari jabatannya guna memperlancar dan menjaga independensi proses hukum.

Sementara itu, Ketua Marcab LMPP Kabupaten Tebo, Aguswadi, http://C.PL, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat seluruh proses hukum ini bersama masyarakat.

Pihaknya mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan objektif demi mewujudkan keadilan bagi warga serta tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Tebo, hingga tuntutan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan proses pidana terpenuhi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Bukit Pemuatan terkait 6 poin dugaan tersebut. Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Redwaldi 

Selasa, 20 Oktober 2026

FRIC SALUT! KECERDASAN STRATEGIS PRESIDEN PRABOWO - JAUH HARI BACA KRISIS PANGAN & ENERGI DUNIA, PERKUAT SWASEMBADA DALAM NEGERI



Detikjambihukum.com, JAMBI- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center (DPW FRIC) Provinsi Jambi, Dody Candra, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dengan penuh kekaguman atas kecerdasan dan visi jauh ke depan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Fast Respon Indonesia Center secara terbuka mengakui kecerdasan strategis Presiden Prabowo. Mengapa sejak awal beliau begitu terfokus, begitu ngotot, dan begitu konsisten kepada isu swasembada pangan dan swasembada energi? Jawabannya kini terjawab: *Karena beliau telah membaca jauh peta dunia, beliau telah mengamati dengan cermat bahwa dunia akan memasuki fase krisis pangan dan krisis energi yang dahsyat.*

"Salut! Kami di FRIC benar-benar salut dengan kecerdasan Presiden Prabowo. Ini bukan pemikiran biasa, ini pemikiran seorang negarawan dan ahli strategi. Saat banyak orang masih sibuk dengan politik harian, Presiden Prabowo sudah berpikir 10, 20 tahun ke depan untuk perut rakyat Indonesia," ujar Dody Candra dengan nada elegan dan berkelas.

Salam pandangan FRIC Jambi membeberkan bukti nyata dari visi besar tersebut:

PERTAMA: PEMBENTUKAN RATUSAN KORAMIL BARU UNTUK PERKUAT PANGAN DAN POLISI BERSAMA MASYARAKAT

Presiden Prabowo memerintahkan pembentukan ratusan Batalyon dan Koramil TNI di seluruh pelosok, salah satu tugas utamanya bukan hanya pertahanan, tapi untuk mendukung penuh program swasembada pangan nasional.

Ini adalah langkah yang sangat cerdas dan elegan. Kenapa? Karena Presiden membaca data real di lapangan. Rakyat Indonesia saat ini sudah sekian persen tidak lagi mau bertani. Generasi muda meninggalkan sawah. Lahan menyusut.

"Jika negara tidak hadir dengan struktur TNI yang disiplin membantu petani, membuka lahan, mendampingi distribusi bibit dan pupuk, maka kita akan krisis beras. Presiden tahu itu. Maka beliau turunkan TNI untuk menjaga lumbung pangan bangsa. Ini elegan, ini solusi negara hadir, bukan pencitraan,serta Polisi Bersama Masyarakat bukan sekedar tagline tapi Polisi yang siap membantu , melayani , menjaga bagi rakyat " tegas Dody.

KEDUA: BBM DARI MINYAK KELAPA SAWIT - KEKAYAAN KITA SENDIRI.

Presiden juga mengupayakan transformasi energi besar-besaran, salah satunya adalah pengembangan BBM dari minyak kelapa sawit (Biodiesel B40, B50 hingga Bioavtur).

Langkah ini sangat berkelas. Indonesia adalah raja sawit dunia. Kita kaya akan sawit. Kenapa kita harus terus bergantung dan mengimpor minyak dari luar yang harganya dipermainkan pasar dunia, sementara kekayaan ada di depan mata kita sendiri?

"Ini namanya kedaulatan energi. Prabowo ingin kita berdiri di atas kaki sendiri. Dari sawit milik rakyat, untuk energi rakyat. Tidak lagi didikte oleh harga minyak dunia. Ini pemikiran yang sangat brilian dan membanggakan," lanjut Ketua FRIC.

BUKTI DUNIA TELAH KRISIS - PARIS & PORTUGAL MENJADI CERMIN.

Apa yang dibaca Presiden Prabowo ternyata terbukti. Dunia mulai goyah.

Belum lama ini kita melihat bagaimana Eropa kelabakan. Krisis energi melanda, pemadaman, antrian, dan kepanikan terjadi di negara maju seperti di Paris, Prancis dan di Portugal dan Spanyol yang sempat mengalami blackout energi massal. Negara-negara maju yang kaya pun bisa lumpuh ketika rantai pasok pangan dan energi terganggu.

"Maka kita harus bangga memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto. Beliau jauh-jauh hari telah memikirkan, telah mempersiapkan, dan telah memperkuat perisai swasembada pangan dan energi untuk kita semua, agar anak cucu kita tidak kelaparan dan tidak kegelapan seperti yang dialami bangsa lain," pungkas Dody.

DODY CANDRA KETUA FRIC JAMBI:

> "Presiden Prabowo tidak sedang membangun untuk hari ini, beliau sedang membangun benteng untuk 100 tahun Indonesia ke depan. Ketika dunia nanti berebut beras dan berebut energi, Indonesia akan berdiri tegak, tersenyum, dan berdaulat karena lumbung kita penuh dan energi kita mandiri. Itulah pemimpin visioner. Itulah kecerdasan seorang Prabowo. Kami dari Fast Respon Indonesia Center, dengan Loyalitas Tanpa Batas, sangat bangga dan siap mengawal penuh visi besar swasembada pangan dan energi ini demi kejayaan Indonesia Raya."

Swasembada pangan adalah kehormatan bangsa. Swasembada energi adalah kedaulatan bangsa. Dan Prabowo telah menyiapkan keduanya untuk kita.

*PRABOWO CERDAS, INDONESIA SELAMAT DARI KRISIS DUNIA!*

---
*FAST RESPON INDONESIA CENTER - FRIC JAMBI*
*PASUKAN MEDIA ISTANA - MITRA STRATEGIS PEMERINTAH*
*FRIC Loyalitas Tanpa Batas*
*MENGAWAL VISI BESAR PRESIDEN PRABOWO - INDONESIA SWASEMBADA, INDONESIA BERDAULAT!* 



Polda Jambi Gencarkan KRYD Penegakan Hukum Narkoba, 20 Orang Terduga Pengguna Diamankan di Senaung



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Polda Jambi terus mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan penindakan, patroli, pengecekan lokasi yang terindikasi menjadi tempat aktivitas narkoba, serta pendekatan dialogis kepada masyarakat.

Dalam kegiatan yang berlangsung di wilayah Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, pada Senin (19/10/2026), personel Ditresnarkoba yang didukung personel Ditsamapta Polda Jambi mengamankan 20 orang terduga pengguna narkoba, terdiri dari 19 laki-laki dan satu perempuan. 

Selanjutnya, pada Selasa (20/10/2026), Polda Jambi kembali melaksanakan KRYD penegakan hukum narkoba dalam rangka Quick Wins Kapolri. Kegiatan ini melibatkan 145 personel Polri dan empat personel Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan sejumlah satuan kerja, di antaranya Ditresnarkoba, Ditintelkam, Bid Dokkes, Bid Propam, Ditsamapta, Satbrimob, Ro Logistik, Ditlantas, serta personel BNNP Jambi.

Kegiatan diawali dengan apel dan pemberian arahan kepada personel, dipimpin Kompol Dastu Gustiawan, S.H., M.H., selaku Ps. Kabagbinops Ditresnarkoba Polda Jambi. Setelah itu, personel melaksanakan pengecekan terhadap sejumlah lokasi di kawasan perkebunan yang sebelumnya terindikasi menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba di wilayah RT 22, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Dari hasil pengecekan, lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul atau markas aktivitas narkoba tersebut ditemukan dalam kondisi telah dirusak atau ditertibkan melalui kegiatan KRYD sebelumnya. Petugas tidak menemukan aktivitas di lokasi tersebut pada saat pemeriksaan.

Personel kemudian melanjutkan patroli dialogis dan berdialog dengan warga di kawasan Seberang Danau Sipin, RT 21, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang sebelumnya terindikasi sebagai salah satu lokasi rawan penyalahgunaan narkoba.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan respons positif dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Jambi. Warga juga menyampaikan bahwa aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut dirasakan telah berkurang setelah pelaksanaan KRYD secara berkelanjutan.

Seluruh rangkaian kegiatan pada Selasa (20/10/2026) ditutup dengan apel konsolidasi di Lapangan Hitam Mapolda Jambi. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, menegaskan bahwa Polda Jambi akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum secara terukur guna menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jambi.

“Pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama. Polda Jambi akan terus meningkatkan kegiatan kepolisian melalui penindakan, patroli, dan pendekatan kepada masyarakat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji 

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari bahaya narkoba. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian melalui saluran pengaduan resmi.

“Polda Jambi mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” tutup Kabid Humas.

Polda Jambi menegaskan bahwa kegiatan KRYD akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung pemberantasan narkoba secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.


Redwaldi 

LMPP Tebo Adukan Dugaan Ratusan SKT di Hutan Produksi dan Pungli Portal Jalan ke Polres Tebo



Detikjambihukum.com,TEBO-  DPC Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Tebo melayangkan pengaduan resmi kepada Kepolisian Resor (Polres) Tebo terkait dugaan penerbitan ratusan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan Hutan Produksi (HP) serta dugaan pungutan liar (pungli) melalui portal jalan desa di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,20/10/2026.

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat bernomor 002/LMPP-TB/LPR/VIII/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, yang ditandatangani Ketua DPC LMPP Kabupaten Tebo Agus Wadi, dan ditujukan kepada Kapolres Tebo Cq. Kasat Reskrim Polres Tebo.

Salah satu persoalan yang disorot adalah dugaan penerbitan ratusan persil SKT di dalam kawasan Hutan Produksi oleh Kepala Desa Bukit Pemuatan, Safari.

Berdasarkan isi pengaduan, penerbitan SKT tersebut diduga tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelapor juga mempersoalkan dugaan tidak adanya pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) serta pemetaan wilayah yang disebut berkaitan dengan pengajuan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain persoalan SKT, LMPP juga mengadukan dugaan pungutan liar melalui portal jalan yang disebut berada di dalam kawasan hutan. Dalam surat pengaduannya, pelapor menduga pemerintah desa mendirikan portal jalan dan memungut retribusi dari warga atau pengguna jalan dengan dasar Peraturan Kepala Desa (Perkades).

LMPP mempersoalkan dasar hukum pemungutan tersebut dan meminta kepolisian memeriksa apakah pungutan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang sah atau justru mengandung unsur pelanggaran.

Melalui surat tersebut, DPC LMPP Kabupaten Tebo meminta Kapolres Tebo beserta jajarannya untuk memanggil, memeriksa, dan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.

Surat pengaduan itu juga ditembuskan kepada Kapolda Jambi, Kejaksaan Negeri Tebo, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi / Balai Pengelolaan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, serta Ketua LMPP Provinsi Jambi.

*Polres Tebo Benarkan Terima Laporan, Lidik dan Minta Audit Inspektorat*

Kasat Reskrim Polres Tebo membenarkan telah menerima dua laporan pengaduan tersebut.

"Reskrim Polres Tebo khususnya Satreskrim Polres Tebo menerima laporan pengaduan ini terdapat dua laporan pengaduan, objeknya yaitu pertama terkait masalah pungli, yang kedua terkait masalah penerbitan SKT dan tindak lanjut kami sekarang masih upaya penyelidikan untuk memeriksa saksi-saksi dan terkait masalah pungli tersebut kami saat ini sedang meminta audit dari pihak Inspektorat Kabupaten," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Bukit Pemuatan terkait dasar penerbitan SKT dan dasar pemungutan retribusi portal jalan yang dipersoalkan.

Perlu ditegaskan, seluruh persoalan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan pihak pelapor. Kebenaran laporan serta ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Redwaldi 

Kamis, 15 Oktober 2026

Diduga Abaikan Aturan Aset dan Kawasan Hutan, Masyarakat Bukit Pemuatan Akan Laporkan OPD Tebo dan Kades Suferi ke APH




Detikjambihukum.com,TEBO- Masyarakat Desa Bukit Pemuatan berencana melaporkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo serta Kepala Desa (Kades) Suferi ke Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah hukum ini diambil menyusul ditemukannya bukti surat dari OPD Tebo yang diunggah Kades Suferi ke grup WhatsApp warga.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, ketua Divisi Informatika FRIC DPW Jambi organisasi yang mendampingi masyarakat desa Bukit Pemuatan selama ini, kepada awak media usai mendalami dokumen surat yang beredar tersebut.

Menurut Hamdi, OPD Kabupaten Tebo diduga sengaja mengabaikan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini dipicu oleh sikap OPD yang menyatakan bahwa pembongkaran atau perobohan aset desa dapat dilakukan tanpa perlu mengindahkan izin tertulis dari Bupati dengan alasan kondisi bangunan yang sudah tua.

"Aturan hukum wajib dipatuhi dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sikap OPD ini diduga mencerminkan lemahnya kajian hukum dari pihak Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo," tegas Hamdi.

Soroti Pengakuan Kesalahan dan Dugaan Pelanggaran Kades
Selain jajaran OPD, sosok Kades Suferi juga menjadi sorotan tajam. Menurut Hamdi, Kades Suferi secara tidak langsung telah membuktikan dan mengakui serangkaian kesalahan pengelolaan pemerintahan desa melalui beberapa tindakan nyata, antara lain:
Pembongkaran Portal Jalan Umum: Kades telah mencabut portal di jalan umum desa, tepatnya di Jalan Simpang Kawat, yang sebelumnya dibangun dan disertai penarikan retribusi liar (pungli).

Pembubaran RT di Kawasan Hutan: Pembubaran kepengurusan RT definitif yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi (HP).

Pembatalan SKT: Pembatalan penerbitan ratusan persil Surat Keterangan Tanah (SKT) yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi (HP).

Desak Bupati Ambil Langkah Tegas
Melihat rentetan fakta dan pembuktian tersebut, Hamdi Zakaria mendesak Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mengambil tindakan konkret demi menjaga kondusivitas wilayah dan penegakan aturan.

"Dengan adanya rentetan pembuktian ini, sebenarnya Bupati Tebo sudah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan tegas, termasuk memberhentikan Kades Suferi dari jabatannya, terlebih proses hukum terkait permasalahan ini juga masih terus berjalan," yang merupakan harapan masyarakat, pungkas Hamdi.

Hamdi juga katakan, massa dari masyarakat desa bakal siaap bergerak untuk adakan aksi damai, jika harapan masyarakat tidak terpenuhi, ungkap Hamdi.

Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya mengonfirmasi pihak Sekda Tebo, OPD terkait, serta Kades Suferi untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi resmi mengenai tuduhan tersebut.

Redwaldi 

WAKIL KETUA KMPLHK TEGASKAN: PERUSAHAAN DILARANG PHK SEPIHAK, WAJIB PATUHI UU KETENAGAKERJAAN




Detikjambihukum.com, JAMBI- Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KMPLHK) Provinsi Jambi menyoroti maraknya perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan secara sepihak tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua KMPLHK Provinsi Jambi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat hak-hak pekerja dilanggar oleh korporasi.

"saya tegaskan kepada seluruh perusahaan,khususnya perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, HTI,dan termasuk Pabrik Kelapa sawit di Provinsi Jambi, agar setiap PHK karyawan wajib sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021. Jangan seenaknya PHK karyawan!" tegas Wakil Ketua KMPLHK.

 3 PELANGGARAN FATAL PERUSAHAAN:

1. PHK Tanpa SP1, SP2, SP3: Karyawan langsung dipecat tanpa surat peringatan tertulis yang ditandatangani dan ditembuskan ke Disnaker. Ini jelas melanggar Pasal 151 UU Cipta Kerja.

2. PHK Lisan dan Mendadak:Perusahaan hanya memberi tahu secara lisan dengan alasan efisiensi. Padahal, sesuai PP 35/2021, perusahaan wajib memberi pemberitahuan tertulis 14 hari kerja sebelum PHK.

3. Tidak Membayar Hak Normatif:Banyak perusahaan tidak membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (5) UU No. 6 Tahun 2023.

Wakil Ketua KMPLHK menambahkan, ada 10 kondisi dimana pengusaha *DILARANG KERAS* melakukan PHK sesuai Pasal 153 ayat (1), termasuk pekerja yang sakit, hamil, menjalankan ibadah, atau menjadi anggota serikat pekerja. Jika dilanggar, PHK batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.

"KMPLHK akan terus mengawal. Jika ada perusahaan yang masih melakukan PHK sepihak, kami akan melaporkan secara resmi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Kami juga mendesak perusahaan tersebut dicabut izin operasionalnya jika terbukti melanggar hak asasi pekerja," tegasnya.

KMPLHK mengimbau kepada seluruh karyawan yang menjadi korban PHK sepihak untuk segera melapor ke Posko Pengaduan KMPLHK dan Disnaker setempat dengan membawa bukti surat PHK dan slip gaji.

Tim ini juga meminta perusahaan untuk mengedepankan musyawarah bipartit sebelum memutuskan PHK.Team

Jeritan Keadilan Lansia 74 Tahun! Kebun Sawit Diduga Diserobot Untuk Pipa Migas, Perusahaan Dan Kades Diadukan ke Polisi




Detikjambihukum.com,TEBO- Polemik pemasangan pipa migas di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, memasuki babak baru. PT Montd’Or Oil Tungkal Ltd, PT Olindo, oknum Kepala Desa dan Perangkat Desa Kunangan resmi diadukan ke Polres Tebo, Senin 12 Oktober 2026.Beli Kalender

Pengaduan tersebut terkait dugaan penyerobotan dan perusakan kebun kelapa sawit milik MR (74), warga Kelurahan Sungai Bengkal.

Hal itu dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan (STBPP) Nomor: STBPP/102/X/2026/SPKT/POLRES TEBO POLDA JAMBI, tertanggal 12 Oktober 2026, yang diterima petugas Satreskrim Polres Tebo, Briptu Marko Sofwan Hariyatmo.

Usai menyampaikan pengaduan, kuasa hukum MR, Leo Siahaan, S.H., dari LDH dan Partners Pengacara dan Konsultan Hukum, menegaskan langkah hukum tersebut ditempuh lantaran somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak diindahkan.

"Karena tidak ada iktikad baik dari PT Montd’Or, PT Olindo, Oknum Kades dan Oknum Perangkat Desa Kunangan berinisial KRM hingga batas waktu somasi berakhir, hari ini kami resmi mengadukan dugaan penyerobotan dan perusakan lahan klien kami ke Polres Tebo," tegas Leo.

Ia berharap pengaduan terhadap ketiga pihak tersebut segera ditindaklanjuti kepolisian agar kliennya mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan kronologi pengaduan, lahan MR diduga telah digali menggunakan alat berat dan ditanami pipa migas hingga merusak sejumlah pohon sawit produktif. Padahal, MR disebut telah berulang kali menolak penggunaan tanahnya, termasuk menolak tawaran tali asih dari perusahaan.

Sementara itu, Adlinsyah, yang juga tergabung dalam tim penasihat hukum MR, menilai persoalan tersebut telah mencederai rasa kemanusiaan.

"Bayangkan, seorang lansia berusia 74 tahun dengan kondisi kaki pincang akibat kecelakaan masih harus berjuang mempertahankan tanah miliknya. Beliau sudah berulang kali melarang, bahkan berupaya menghadang pekerjaan tersebut, tetapi penolakannya seolah tidak dihargai," ungkap Adlinsyah.

Menurutnya, investasi dan pembangunan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, terlebih seorang lansia dengan keterbatasan fisik.

"Jangan sampai atas nama investasi, hak rakyat kecil justru terabaikan. Klien kami hanya ingin tanahnya dihormati dan mendapatkan keadilan," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Montd’Or Oil Tungkal Ltd, PT Olindo maupun Kades Kunangan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp juga belum memperoleh respons.

Pengaduan tersebut masih memerlukan proses pendalaman oleh kepolisian untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

Muchsin/Red

Rabu, 14 Oktober 2026

BPK Sebut Tata Kelola Keuangan Pemkab Muaro Jambi Dinilai Makin Tertib




Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, secara langsung menerima Kunjungan Kerja Exit Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD (Setwan) serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pemkab Muaro Jambi.


Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai tata kelola administrasi keuangan dan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bambang Bayu Suseno terus menunjukkan perbaikan yang signifikan, semakin tertib, serta transparan.

“Tata Kelola administrasi keuangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus menunjukkan perbaikan yang signifikan, tertib dan transparan,” kata perwakilan BPK RI Jambi.

Sementara itu, Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga komitmen yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurutnya, hal tersebut merupakan fondasi penting demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) serta menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat Muaro Jambi.

"Kami berkomitmen penuh untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal," ujar Bupati. 


Redwaldi 

*Pimpin Apel Perdana, Kapolda Jambi Tekankan Integritas, Disiplin dan Profesionalisme Kepada Seluruh Personel*

Detikjambihukum.com, JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H. memimpin apel pagi personel Polda Jambi pada kamis (15/10/2026). Apel yang digelar di lapangan hitam Mapolda Jambi turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi, Pejabat utama (PJU) Polda Jambi, Kapolres jajaran dan personel Polda Jambi. 

Dalam arahannya, Kapolda Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan serta penerimaan yang diberikan kepadanya. Ia mengajak seluruh personel untuk bersama-sama menjaga amanah dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jambi.

Kapolda menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus meluruskan niat dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, menjadi anggota Polri bukan semata-mata untuk mengejar jabatan, pangkat, atau penghargaan, melainkan untuk mengabdi melalui pelaksanaan tugas yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab.

“Setiap personel harus senantiasa menjaga integritas, meningkatkan disiplin, dan bekerja secara profesional. Jangan menyalahgunakan kewenangan, jangan menyakiti hati masyarakat, serta jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita,” tegas Kapolda Jambi.

Selain itu, Kapolda meminta seluruh personel meningkatkan disiplin dan profesionalisme dengan bekerja secara sungguh-sungguh, memahami tugas dan tanggung jawab, serta berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Setiap pelaksanaan tugas harus dilakukan secara berintegritas, berorientasi pada pelayanan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Kapolda juga menekankan bahwa kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada anggota yang melakukan kegiatan seremonial tanpa memberikan dampak nyata, melainkan harus mampu menghadirkan solusi, membangun komunikasi, serta memberikan pelayanan yang humanis.

“Polri harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kehadiran kita dalam kegiatan seremonial, tetapi ketika membutuhkan bantuan, pelayanan, dan perlindungan, justru tidak merasakan manfaatnya. Bangun komunikasi, dengarkan keluhan masyarakat, dan berikan pelayanan yang profesional, adil, serta humanis,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Kapolda turut mengajak seluruh personel membangun soliditas dan kerja sama sebagai satu keluarga besar Polda Jambi. Seluruh anggota diminta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, menjaga loyalitas kepada institusi, hukum, dan kepentingan masyarakat, serta menghindari loyalitas yang justru membenarkan kesalahan.

Kapolda juga mengingatkan bahwa perubahan di lingkungan Polri harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Setiap personel diharapkan mampu bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi, serta berani melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

“Saya tidak menuntut perubahan hanya dalam kata-kata. Saya ingin melihat perubahan dalam sikap, perilaku, cara bekerja, dan hasil pelaksanaan tugas. Kita harus bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi. Setiap pimpinan satuan harus mampu menilai hasil kerja anggotanya secara objektif dan berani melakukan perbaikan,” ujar Kapolda.

Menutup arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel untuk tetap menjaga semangat pengabdian, memperkuat kebersamaan, serta membangun Polda Jambi yang profesional, berintegritas, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.

"Pegang teguh integritas dan laksanakan tugas dengan ikhlas, serta buktikan pengabdian melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat," tutup Kapolda.

Redwaldi 

FRIC TUNGGU KERJA NYATA KAPOLDA JAMBI BARU IRJEN POL Drs. WIDODO - WUJUDKAN TAGLINE POLISI BERSAMA MASYARAKAT DI BUMI SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH


Detikjambihukum.com, JAMBI - Pergantian tongkat komando Kapolda Jambi dari Irjen Pol Krisno H. Siregar kepada Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H. berdasarkan Telegram Kapolri ST/2205/X/KEP./2026 menjadi momentum penting bagi Polri di Jambi. Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Jambi, Dody Candra, menegaskan pihaknya tidak butuh janji, tapi kerja nyata. Dan siap mendukung program dan kerja Kapolda Jambi

"Kami FRIC Jambi mengucapkan selamat datang kepada Irjen Pol Drs. Widodo. Tapi yang kami tunggu bukan seremonial pedang pora dan karangan bunga. Yang kami tunggu adalah KERJA NYATA mewujudkan tagline terbaru Kapolri - POLISI BERSAMA MASYARAKAT di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah," tegas Dody Candra, Selasa (13/10/2026).

Menurut Ketua FRIC yang dikenal kritis dan sebagai Pasukan Media Istana ini, tagline "Polisi Bersama Masyarakat" tidak boleh hanya jadi slogan di baliho.

"Jangan hanya jadi tagline di spanduk Mapolda. Kami FRIC akan mengawal! Wujud nyatanya harus dirasakan rakyat kecil: pelayanan SPKT yang cepat tanpa pungli, penegakan hukum yang berkeadilan bukan tajam ke bawah tumpul ke atas, dan respon cepat atas laporan masyarakat. Itu yang kami tagih!" ujarnya lantang.

Dody Candra menyoroti beberapa PR besar yang harus segera diselesaikan Kapolda baru:

Berantas Gudang BBM Ilegal , Pelangsir BBM subsidi yang merampok hak rakyat umum, berantas PETI dan Ilegal drilling di Jambi yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
Sapu bersih narkoba di Jambi jangan jadi surga bandar.
Kawal pelayanan publik - Hapus calo dan pungli di Samsat, SIM dan SKCK.
Tindak tegas oknum yang merusak citra Polri.

"Jenderal Widodo punya rekam jejak bagus saat di Gorontalo. Sekarang buktikan di Jambi. FRIC Jambi Loyalitas Tanpa Batas akan menjadi mitra kritis, bukan mitra penjilat. Kalau bagus kami puji sampai langit, kalau menyimpang kami kritik habis-habisan. Itulah bentuk cinta kami pada Polri," tutup Dody.

FRIC Jambi menegaskan akan melakukan monitoring 100 hari pertama kerja Kapolda Jambi baru.

FRIC - Loyalitas Tanpa Batas!
Kalau baik kami PUJI, kalau salah kami KRITIK!

 FRIC Jambi akan tetap independen, kritis, dan setia pada marwah Polri.


Redwaldi 

*Tradisi Pedang Pora dan Adat Melayu Jambi Sambut Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo di Mapolda*



Detikjambihukum.com, JAMBI- Polda Jambi menggelar tradisi penyambutan Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., di Mapolda Jambi, Rabu (14/10/2026) pagi. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan mengangkat kearifan lokal melalui rangkaian adat Melayu Jambi.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Subandi, S.I.K., M.H., para pejabat utama (PJU) Polda Jambi, para Kapolres/ta jajaran Polda Jambi, serta pengurus Bhayangkari Daerah Jambi.

Rangkaian prosesi diawali dengan penyambutan Kapolda Jambi beserta Ibu di pintu masuk Mapolda Jambi, didampingi petugas adat Melayu Jambi. Selanjutnya, dilaksanakan prosesi jajar hormat dan Lapsat, pedang pora, serta penyambutan melalui pertunjukan silat Melayu Jambi saat Kapolda tiba di lobi Mapolda.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kato bejawab oleh petugas Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dan penaburan beras kunyit sebagai bagian dari tradisi adat penyambutan. 

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa tradisi penyambutan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Jambi.

“Tradisi penyambutan dengan adat Melayu Jambi ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah. Kearifan lokal menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Kabid Humas menambahkan, dengan kepemimpinan Kapolda Jambi yang baru, diharapkan seluruh personel Polda Jambi semakin memperkuat soliditas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, Polda Jambi berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan Polri yang humanis, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat,” tutupnya.


Redwaldi 

Selasa, 13 Oktober 2026

KETUA FRIC JAMBI UCAPKAN SELAMAT DATANG KAPOLDA JAMBI BARU IRJEN POL Drs. WIDODO, S.H., M.H. DI BUMI SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH



Detikjambihukum.com, JAMBI - Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Jambi, Dody Candra, menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kapolda Jambi yang baru, Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H. di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H. resmi menjabat sebagai Kapolda Jambi berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, menggantikan Irjen Pol Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H. Sebelumnya, Irjen Widodo menjabat sebagai Kapolda Gorontalo. 

"Kami keluarga besar FRIC Jambi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda Jambi yang baru, Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H. di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Selamat bertugas menjaga Kamtibmas dan mengayomi masyarakat Jambi," ujar Dody Candra, Selasa (13/10/2026).

Dody Candra menegaskan, FRIC Jambi sebagai mitra strategis Polri siap mendukung penuh kepemimpinan Kapolda Jambi yang baru dalam mewujudkan tagline terbaru Polri *"POLISI BERSAMA MASYARAKAT"* yang humanis, profesional dan transparan.

"FRIC Jambi Loyalitas Tanpa Batas siap bersinergi. Kami siap menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah Polri dan membantu menyebarkan berita positif tentang kinerja Polda Jambi di bawah kepemimpinan Irjen Widodo," tegasnya.

Mengucapkan Selamat Datang kepada Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H. sebagai Kapolda Jambi. Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah menyambut Jenderal dengan tangan terbuka.

Menyatakan FRIC Jambi siap bersinergi menjaga Kamtibmas yang kondusif.
Mendukung penuh program Polri: Pelayanan, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Respon Cepat.
Mengajak seluruh elemen masyarakat Jambi bersama-sama mendukung Kapolda baru" tegas Dody (13/10/2026)


Redwaldi 

Senin, 12 Oktober 2026

Polres Muaro Jambi melalui Polsek Sekernan Tindaklanjuti Dugaan Penganiayaan di Berembang

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Polres Muaro Jambi melalui Polsek Sekernan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Sekernan Agung Heru Wibowo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan keterangan awal, peristiwa bermula ketika korban berinisial M.E.Z. berada di rumahnya di Desa Berembang. Korban kemudian didatangi oleh terlapor yang menyampaikan keberatan agar korban tidak mengganggu ayahnya.

Korban selanjutnya mendatangi rumah Ketua BPD Desa Berembang dengan maksud meminta bantuan untuk menengahi persoalan tersebut. Namun, saat korban berada di lokasi, terlapor diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam.

Korban berusaha melindungi diri sehingga mengalami luka pada jari tengah dan jari manis tangan kiri yang memerlukan jahitan, serta luka lecet pada paha kiri. Setelah kejadian, korban bersama orang tuanya mendatangi Polsek Sekernan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Sekernan telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, serta melaksanakan gelar perkara.

Hingga saat ini, perkara masih dalam proses penanganan kepolisian. Penyidik terus mendalami keterangan dan fakta yang berkaitan dengan kejadian tersebut, sementara upaya pencarian terhadap terlapor masih dilakukan. Penanganan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai hasil penyelidikan, penyidikan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Polsek Sekernan mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan mempercayakan penanganan perkara kepada kepolisian dan menghindari tindakan main hakim sendiri.

Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan suatu kejadian, dapat menghubungi Call Center Polri 110, layanan gratis yang tersedia selama 24 jam.


Redwaldi 

PERKUAT SINERGITAS, FRIC SILATURAHMI BERSAMA KAPOLRES MUARO JAMBI - SIAP TANGKAL HOAX DAN JAGA KONDUSIFITAS!




Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Upaya memperkuat sinergi antara insan pers dan institusi Polri terus dilakukan. Ketua DPW Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Jambi, Dody Candra didampingi Ketua DPD Mauro Jambi Jeki melaksanakan kegiatan silaturahmi rutin bersama Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H. 

Pertemuan penuh kehangatan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Muaro Jambi dan didampingi Kasat Intel AKP Ardi

Dalam suasana santai namun penuh makna, kedua belah pihak membahas pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terutama di era digital yang rawan disinformasi.

Ketua DPW FRIC Provinsi Jambi, Dody Candra, menegaskan komitmen FRIC sebagai organisasi pers yang loyal tanpa batas kepada Polri untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal hoax.

> "Silaturahmi ini adalah bentuk komitmen FRIC Jambi untuk terus bersinergi dengan Polri. Kami dari FRIC siap menjadi mitra strategis Polres Muaro Jambi dalam menangkal hoax, melawan black campaign, dan menjadi tim kontra narasi yang meluruskan informasi di tengah masyarakat. FRIC adalah Telinga dan Informasi bagi Istana, Kapolri dan Bareskrim, maka di daerah kami harus menjadi penyambung lidah kebenaran," ujar Dody Candra.

Sementara itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H. menyambut baik dan mengapresiasi langkah FRIC Jambi.

> "Terima kasih kepada Ketua FRIC Jambi atas silaturahminya. Kami sangat membutuhkan mitra media yang profesional, cepat, dan berimbang seperti FRIC. Di era medsos ini, hoax sangat berbahaya dan bisa memecah belah bangsa. Bersama FRIC, kita tangkal hoax, kita jaga Muaro Jambi tetap aman, damai, dan kondusif," tegas Kapolres.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi demi terciptanya Kabupaten Muaro Jambi yang aman, kondusif, dan bebas dari berita hoax


Redwaldi 

Fast Respon Indonesia Center Dukung Penuh Kapolri Sikat Kampung Narkoba Di Penjuru Nusantara




Detikjambihukum.com, JAKARTA - Perkumpulan Media Fast Respon Indonesia Center wadah media yang loyal dan solid terhadap Polri sekaligus sebagai tim counter Polri sangat mendukung aksi Kapolri Jenderal Pol.Suyudi Ario Seto yang terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam upaya pemberantasan narkoba. Komitmen terus dibuktikan dengan penggerebekan kampung narkoba di sejumlah wilayah se-Indonesia. 

Jenderal Suyudi 
belum sampai dua Minggu menjabat Kapolri . Jenderal Suyudi melalui jajarannya kembali membuat gebrakan dengan melaksanakan operasi besar-besaran di kampung narkoba. Operasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.yang di laksanakan seluruh Polda jajarna SE Indonesia .

Operasi serentak tersebut dilaksanakan pada Minggu (11/10/2026) di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan. Penggerebekan melibatkan personel gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, jajaran Polda setempat, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat provinsi.

Polisi dan tim gabungan berhasil mengamankan ratusan orang, juga menyita sejumlah barang bukti narkoba hingga peralatan untuk mengonsumsi barang haram. Bahkan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, petugas menyita mesin judi dingdong termasuk koin.

Komitmen Jenderal Suyudi dalam upaya pemberantasan narkoba ini terlihat jelas semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahkan di awal masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Suyudi membuat gebrakan dengan melakukan operasi besar-besaran di kampung narkoba.

Rekam kerja Operasi di Kampung Ambon dan Kampung Boncos
Sepekan lebih setelah ditunjuk sebagai Kapolri, Jenderal Suyudi memerintahkan anak buahnya untuk turun melakukan operasi narkoba di dua wilayah rawan di Jakarta Barat, yakni Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Di dua lokasi tersebut, personel gabungan dari Direktorat Tindak Pidana (Dittipitnarkoba) Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, BNN, dan TNI menyita sejumlah barang bukti narkoba hingga senjata.

Dan berhasil mengamankan total 24 orang, terdiri atas 16 orang di Kampung Ambon dan 8 orang di Kampung Boncos.

"Aparat gabungan menangkap 24 orang yang diduga terkait dengan peredaran di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat. Mereka ditangkap saat aparat melakukan penggerebekan hari ini," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, Jumat (9/10).

Tim gabungan juga menyita sejumlah barang bukti dalam penggerebekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Selain narkoba, juga menemukan sejumlah senjata tajam

Barang bukti yang diamankan di antaranya ada sabu, kemudian ada ganja, ada sajam, itu panah, tombak, busur. Kemudian etomidate, ada timbangan" ungkap Kristian (dilansir dari detik.com)

Ketum FRIC menegaskan FRIC selalu untuk Polri siap mendukung program Kapolri dari masa ke masa , dan bangga tagline baru dari Kapolri Jenderal Suyudi " Polisi Bersama Masyarakat " hal ini merupakan simbol Polisi benar benar untuk dan bersama masyakarat . Kita mendukung penuh Kapolri siap menjadi harga terdepan menjaga Marwah Polri " pungkas Dian (12/10/2026)

Redwaldi 

Minggu, 11 Oktober 2026

Pembangunan KDMP di Muaro Jambi Tersendat, Baru 80 yang Terbangun di Muaro Jambi




Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum berjalan sesuai target.

Dari total 155 Desa dan Kelurahan yang tersebar di wilayah Muaro Jambi, baru 80 Desa yang telah memiliki bangunan KDMP.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengatakan pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi langsung terhadap 80 unit KDMP yang telah dibangun.

Tim verifikasi Pemkab Muaro Jambi dijadwalkan mulai turun ke lapangan pekan ini untuk memastikan kesiapan bangunan sekaligus mengecek kondisi masing-masing KDMP.

"Dari seluruh desa yang ada di Muaro Jambi, yang sudah terbangun KDMP-nya baru 80 desa. Selebihnya menyusul," katanya.

Menurutnya, belum seluruh desa dapat merealisasikan pembangunan KDMP salah satunya disebabkan kendala ketersediaan lahan. Sejumlah desa diketahui tidak memiliki tanah kas desa (TKD) yang strategis dan siap digunakan untuk pembangunan.

Di sisi lain, aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga belum tersedia di sejumlah lokasi yang membutuhkan lahan untuk pembangunan KDMP.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif agar pembangunan KDMP tetap dapat dilanjutkan dan target di seluruh desa bisa diwujudkan.

Pemkab Muaro Jambi pun telah berupaya menggandeng dunia usaha. Surat telah dilayangkan kepada sejumlah perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Muaro Jambi untuk meminta dukungan berupa hibah ataupun pemanfaatan lahan.


"Banyak desa yang belum dibangun karena tidak ada lahan kas desa maupun tanah Pemda. Kami sudah bersurat ke perusahaan dan BUMN agar bisa menyisihkan lahannya untuk KDMP, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian," tandasnya.


Report:Jun/Red

Kamis, 08 Oktober 2026

Bupati Bambang Bayu Suseno didampingi wakil Bupati Junaidi H.Maher.Menerimah BPKP Propinsi Jambi.





Detikjambihukum.com,Muaro Jambi- Lintasjalukojambi.com - Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, didampingi Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus dari jajaran Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di ruang kerja Bupati Muaro Jambi, Kamis (8/10/2026).


Hadir langsung dalam rombongan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, beserta jajaran pejabat struktural, yang meliputi Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Sumardi, Korwas Bidang Investigasi Wahyu Widayat, dan Korwas Bidang Pemeliharaan, Pemberdayaan, Penataan, dan Pendanaan (P3A) M. Chalil Purba.

Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Kunjungan ini diisi dengan diskusi interaktif, sharing session, serta tukar pendapat yang konstruktif dan harmonis antara jajaran Pemkab Muaro Jambi dan BPKP Provinsi Jambi. Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis, khususnya terkait upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta efektivitas pengawasan program pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Bupati Bambang Bayu Suseno menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan kerja serta sinergi yang terus terjalin antara Pemkab Muaro Jambi dan BPKP Provinsi Jambi. Menurutnya, pendampingan serta pengawasan dari BPKP sangat penting guna memastikan setiap program kerja dan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemkab Muaro Jambi dan BPKP Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat."


Redwaldi 

Selasa, 06 Oktober 2026

DPR RI Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan, Ini 13 Poin yang Diklaim Baru


Detikjambihukum.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada Selasa (6/10/2026). Regulasi baru ini, memuat 23 bab dan 313 pasal.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam rapat paripurna membacakan pendapat Presiden terkait RUU tersebut. Pemerintah menilai aturan baru ini menyatukan, sekaligus menyelaraskan berbagai norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dan dinilai kerap menimbulkan ketidakpastian hukum.

“RUU ini secara fundamental mengukuhkan pilar perlindungan ketenagakerjaan yang jauh lebih berkeadilan,” kata Yassierli di Gedung DPR/MPR, Selasa (6/10/2026).

Selain mempertegas sejumlah hak dasar pekerja, pemerintah menyebut terdapat 13 hal baru yang diatur dalam UU perlindungan Ketenagakerjaan.

“RUU ini juga mengatur HAL BARU sebagai berikut,” ujar Yassierli.

1. Sertifikasi Kompetensi Kerja

UU baru memperkuat sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Posisi BNSP juga diperkuat sebagai lembaga nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2. Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan akan dioptimalkan melalui penguatan sumber daya manusia pengawas. Jumlah pengawas akan memperhatikan rasio terhadap jumlah pekerja dan/atau perusahaan di masing-masing kabupaten/kota secara proporsional.

UU ini juga mengatur pembentukan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan serta membuka ruang bagi DPR RI untuk turut melakukan pengawasan.

3. Integrasi Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dan daerah akan mengintegrasikan data serta informasi ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus mensinkronkan perencanaan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah.


4. Dana Cadangan Pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

UU baru mengatur dana cadangan pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

5. Kepastian Perlindungan Hak Pekerja Perempuan

Perlindungan terhadap hak pekerja atau buruh perempuan ditegaskan, termasuk hak cuti melahirkan dan cuti akibat keguguran beserta hak atas upahnya.

6. Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas

UU ini memberikan kepastian perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, termasuk dalam memperoleh kesempatan kerja dan perlakuan yang setara.

7. Larangan Penahanan Ijazah dan Dokumen Pribadi

Salah satu ketentuan baru yang secara langsung menyasar praktik dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja adalah larangan menahan ijazah maupun dokumen pribadi lainnya.

8. Penguatan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan dilakukan melalui kolaborasi antara pengusaha, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.

9. Perluasan Perlindungan bagi Pekerjaan Fleksibel

Ruang lingkup perlindungan diperluas untuk mengakomodasi pekerjaan yang bersifat fleksibel. Ketentuan ini disiapkan untuk merespons munculnya jenis-jenis pekerjaan baru di masa depan (future of work).

10. Survei Kebutuhan Hidup Layak diperkuat

Survei kebutuhan hidup layak akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional. UU ini juga memperkuat peran Dewan Pengupahan Daerah.

11. Optimalisasi Perlindungan Pencari Kerja, Peserta Pelatihan, dan Pemagangan

UU baru memperluas dan mengoptimalkan perlindungan tidak hanya bagi pekerja yang sudah bekerja, tetapi juga bagi pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan.

Khusus peserta pemagangan, pemerintah juga menegaskan status pemagangan, pembatasan waktu, pemberian uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan jaminan sosial JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan.

12. Tenaga Kerja Asing

UU mengatur penggunaan tenaga kerja asing bagi orang asing yang terikat dalam perkawinan sah dengan warga negara Indonesia, termasuk anak dari perkawinan yang sah.

13. Penguatan Perlindungan Pekerja Alih Daya BUMN

Regulasi baru, memperkuat perlindungan pekerja atau buruh alih daya di lingkungan BUMN dengan mewajibkan penyelenggaraan alih daya melalui anak perusahaan.

Selain 13 ketentuan baru tersebut, pemerintah menilai UU perlindungan Ketenagakerjaan juga memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja.

UU tersebut juga mempertegas hak pekerja untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam hubungan industrial. Sementara keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ditegaskan sebagai hak fundamental pekerja yang wajib dijamin pengusaha.

Di sisi lain, pengawasan ketenagakerjaan diarahkan menjadi instrumen perlindungan dan penegakan hukum yang lebih profesional, independen, responsif, dan proaktif. Sanksi administratif dan pidana juga diperkuat secara tegas, proporsional, dan berjenjang terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Pemerintah menyatakan keseluruhan pengaturan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak dasar pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Pemerintah menilai bahwa RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah merefleksikan keseimbangan, antara perlindungan hak-hak dasar pekerja atau buruh dan keberlangsungan dunia usaha.

“Berdasarkan hal tersebut dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujarnya.


Perjalanan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan RUU usul inisiatif DPR RI yang disampaikan kepada Presiden pada 27 Agustus 2026. Usulan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 terhadap gugatan sejumlah serikat pekerja terkait UU Cipta Kerja.

Presiden kemudian merespons melalui Surat Presiden Nomor R43/Pres/09/2026 tertanggal 1 September 2026 dengan menunjuk tim menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR RI.

Pembahasan tingkat pertama, termasuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), berlangsung secara intensif sejak 14 September hingga 4 Oktober 2026.

Redwaldi 

Polsek Sungai Gelam Mediasi Persoalan Siswi SDN 81 Kebon IX yang Viral , Kedua Pihak Sepakat Berdamai

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi -  Menindaklanjuti viralnya pemberitaan di media sosial terkait dugaan seorang siswi kelas III ...