Detikjambihukum.com, Bungo- Praktik pelangsiran minyak subsidi di SPBU 24.372.24 Simpang Somel, Kabupaten Bungo dinilai sudah sangat meresahkan dan secara terang-terangan menantang aturan hukum yang berlaku.
Gabungan elemen masyarakat mendesak PT Pertamina Patra Niaga dan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) serta menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana.
Di tengah jeritan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, SPBU 24.372.24 Simpang Somel diduga menjadi ladang subur bagi para pelansir dan mafia minyak. Praktik lancung menggunakan tangki modifikasi dan jerigen yang berulang-ulang seolah dibiarkan tanpa pengawasan ketat.
"Kami melihat sendiri antrian pelangsir dengan motor tangki besar itu berulang kali ngisi. Masyarakat umum yang mau ngisi susah. Ini jelas ada pembiaran. Kami mendesak APH dan Pertamina Patra Niaga tidak tutup mata serta mengusut tuntas aktor intelektual di balik penyelewengan ini!" tegas salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (05/10/2026).
Perbuatan tersebut jelas melanggar *Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat dijerat pidana.
Masyarakat juga mempertanyakan sistem digitalisasi *MyPertamina* yang seharusnya membatasi pembelian berulang. Namun faktanya, aktivitas pelangsir di SPBU 24.372.24 Bungo malah makin subur.
Muncul dugaan aroma kongkalikong antara oknum SPBU dengan rombongan pelangsir. Jika terbukti, Pertamina diminta tidak segan-segan memberikan sanksi terberat berupa pencabutan izin SPBU dan APH memproses pidana.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen SPBU 24.372.24 Simpang Somel dan Pertamina Patra Niaga wilayah Jambi belum berhasil dikonfirmasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar