Polda Jambi Ungkap Kasus Peredaran BBM Ilegal, Amankan 6.163 Liter Solar Olahan Ilegal

Detikjambihukum.com, JAMBI- Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jambi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana perlindungan konsumen dan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi (migas) di Mapolda Jambi, Jumat (10/7/2026). 

Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, S.I.K., M.Si., didampingi Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol. Taufik Nurmandia dan Kasubdit Tipidter AKBP Hadi Handoko. 

Dalam keterangannya, Kabid Humas menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bukti keseriusan Polda Jambi dalam menindak segala bentuk pelanggaran hukum di bidang migas yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. 

" Kasus ini berhasil diungkap berawal dari penyelidikan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di area parkir sekaligus kantor PT. ASR Petrolin Energi di Lorong Gado-Gado, Kel. Suka Karya, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, pada 15 Mei 2026.

Hasil penyidikan mengungkap bahwa kebakaran terjadi saat proses pemindahan (over transfer) BBM solar dari truk tangki modifikasi ke mobil tangki resmi milik perusahaan menggunakan mesin pompa robin. Setelah sekitar 1.000 liter BBM dipindahkan, muncul percikan api dari mesin yang kemudian memicu kebakaran. 

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan MDG selaku Direktur PT. ASR Petrolin Energi sebagai tersangka karena membeli sekitar 6.000 liter BBM solar hasil olahan ilegal dari Desa Bayat, Sumatera Selatan, yang selanjutnya akan dipasarkan melalui mobil tangki milik perusahaan.

"Dari hasil penyidikan, ditemukan adanya aktivitas pembelian dan distribusi BBM solar hasil olahan ilegal yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana ditetapkan pemerintah. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka beserta mengamankan barang bukti berupa kendaraan tangki, peralatan pemindahan BBM, dan sebanyak 6.163 liter minyak olahan ilegal," ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Redwaldi 

Tingkatkan Ekonomi Warga, PT BBS dan PT JBP Berkolaborasi Perbaiki 13 KM Jalan Provinsi Suak Kandis-Simpang Berbak

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi -Dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, yakni PT Bukit Bintang Sawit (BBS) dan PT Jambi Batanghari Plantations (JBP), menunjukkan sinergi nyata dalam pembangunan daerah. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), kedua perusahaan ini berkolaborasi memperbaiki jalan berstatus jalan provinsi sepanjang 13 kilometer yang menghubungkan rute Suak Kandis menuju Simpang Berbak.

​Infrastruktur yang diperbaiki ini merupakan urat nadi transportasi yang melintasi sejumlah wilayah, di antaranya Desa Gedong Karya, Desa Jebus, Desa Sungai Aur di Kabupaten Muaro Jambi, hingga menghubungkan desa-desa di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Sebagai jalan penghubung antar-kabupaten, jalur ini memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat.

​General Manager PT BBS, Sunardi, menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar melalui program CSR. Dalam aksi sosial ini, PT BBS menerjunkan unit alat berat berupa grader, bomag, dan vibro roller untuk meratakan serta memadatkan jalan.

​Senada dengan hal tersebut, Humas PT JBP, Herwin Wahir, membenarkan adanya kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa pihak perusahaan berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat yang sangat membutuhkan perbaikan akses jalan. PT JBP memobilisasi alat berat berupa excavator guna mendukung percepatan pengerjaan.

​Tidak hanya menurunkan alat berat beserta operator dan pekerja, kedua perusahaan juga menyuplai material kelayakan jalan yang dibutuhkan agar perbaikan dapat bertahan lebih lama.

​Apresiasi Warga di Tengah Minimnya Perhatian Pemprov

​Langkah responsif dari PT BBS dan PT JBP ini memicu gelombang apresiasi dari masyarakat di berbagai desa. Pasalnya, selama ini kondisi jalan provinsi tersebut sangat memprihatinkan dan terkesan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jambi.

​Sebelum diperbaiki, jalan dipenuhi lubang menganga yang kerap digenangi air, terutama saat musim penghujan. Kondisi ini menjadi momok menakutkan bagi anak-anak sekolah yang kerap terhambat menuju fasilitas pendidikan, serta menyulitkan para petani dalam mendistribusikan hasil perkebunan mereka menuju pasar. Kini, dengan adanya perbaikan, roda perekonomian masyarakat sekitar diharapkan dapat kembali bergairah dan meningkat.

​Sorotan Terhadap Sikap Acuh Kepala Desa, ​Meski aksi peduli lingkungan ini disambut sukacita oleh warga, ada catatan minor yang disayangkan oleh masyarakat setempat. Selama proses pengerjaan perbaikan jalan berlangsung, tidak terlihat satu pun kepala desa dari wilayah terkait yang hadir di lokasi.

​Warga mengaku kecewa atas sikap para pemimpin desa yang terkesan acuh dan cuek. Menurut warga, kehadiran para kepala desa secara langsung semestinya dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur kepada pihak perusahaan yang telah mengambil alih perbaikan infrastruktur vital desa mereka.

​Kendati demikian, kehadiran dan kontribusi nyata dari PT BBS dan PT JBP di wilayah Kumpeh Ilir ini diakui masyarakat telah memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya dalam membuka isolasi akses jalan dan mendongkrak taraf ekonomi di dua kabupaten.

Redwaldi 

Masyarakat Desa Bukit Pemuatan Kecewa Dengan Pelayanan OPD Tebo, Tidak Main Main Lapor Lansung Bupati

Detikjambihukum.com,TEBO -Tindakan masyarakat Desa Bukit Pemuatan bersama pendamping dari FRIC Provinsi Jambi merupakan langkah yang sangat tepat dan tegas. Ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 1 DPRD Tebo tidak membuahkan hasil karena janji manis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus molor jadwalkan turun ke desa, melaporkan langsung ke Bupati Tebo adalah jalur pintas birokrasi yang konstitusional dan efektif.

Berikut adalah beberapa poin penting dan analisis terkait langkah strategis yang diambil oleh masyarakat dan pendamping:

 Memotong Jalur Birokrasi yang Buntu

Ketika OPD (Dinas terkait) dinilai tidak berkomitmen dan rapat resmi di DPRD pun diabaikan, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengadu kepada pimpinan tertinggi daerah. Penyerahan surat laporan langsung kepada Bupati Tebo menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen OPD tersebut sudah berada di titik terendah.

 Peran Strategis Organisasi Pendamping (FRIC)

Kehadiran Hamdi Zakaria, A.Md selaku Ketua Divisi Informatika FRIC Provinsi Jambi sebagai pendamping masyarakat desa memberikan kekuatan hukum dan struktural.

Fungsi Kontrol FRIC Menunjukkan adanya pengawasan dari lembaga swadaya masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan.

Akuntabilitas nya Laporan tertulis yang diserahkan secara resmi membuat keluhan pelayanan publik ini tercatat dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

 Respons dan Tantangan untuk Bupati Tebo, Pernyataan Bupati Tebo yang berjanji akan "segera menindaklanjuti" laporan tersebut adalah angin segar, namun masyarakat dan FRIC tetap harus mengawal janji tersebut.

Yang menjadi catatan Penting untuk Pengawalan Kasus ini,

Tindak lanjut dari Bupati idealnya bukan sekadar teguran lisan kepada OPD yang bersangkutan, melainkan sebuah instruksi tertulis dengan deadline yang jelas untuk menyelesaikan masalah di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun.

Langkah Rekomendasi untuk Masyarakat dan Pendamping

Untuk memastikan janji Bupati Tebo tidak bernasib sama dengan janji molornya OPD saat RDP, beberapa langkah taktis ini bisa dilakukan,

Tentukan Garis Waktu (Timeline), Berikan waktu yang wajar (misalnya 7–14 hari kerja) bagi pihak Bupati untuk melakukan evaluasi internal terhadap OPD terkait.

Gunakan Hak Informasi Publik, Jika tidak ada kabar, FRIC bisa melayangkan surat permohonan perkembangan penanganan kasus secara resmi.

Transparansi Media, Tetap ekspos perkembangan kasus ini ke media massa lokal agar publik ikut mengawasi jalannya pelayanan publik di Kabupaten Tebo.

Pelayanan publik yang buruk dan janji-janji yang molor dari oknum ASN/OPD memang kerap menjadi penghambat kemajuan desa. Langkah berani dari warga Serai Serumpun ini patut dicontoh oleh daerah lain yang mengalami kebuntuan serupa.

Redwaldi 

Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta Akhiri Aksi Damai Pengerajin Batu Bata bawah kabar baik

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi -Aksi damai yang dilakukan oleh Perkumpulan Masyarakat Pengerajin Batu Bata Sungai Gelam (PMPBBSG) di depan Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (1/07/2026), berakhir dengan suasana haru dan lega. Massa pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menerima kabar baik dari Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., terkait polemik perizinan pengambilan tanah sebagai bahan baku pembuatan batu bata.

Ketegangan yang sempat menyelimuti aksi akhirnya mencair setelah proses mediasi antara perwakilan pengerajin, pimpinan DPRD, dan sejumlah OPD terkait membuahkan hasil positif. Aidi Hatta menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD telah menemukan kesepahaman untuk memfasilitasi kemudahan akses perizinan bagi para pengerajin batu bata di Kecamatan Sungai Gelam.

"Kami memahami bahwa tanah merupakan komponen utama dalam kelangsungan usaha pengerajin kita. Melalui mediasi hari ini, kita telah menyamakan persepsi dengan OPD teknis agar aturan perizinan pengambilan tanah bahan baku dapat dipermudah tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan regulasi yang ada," ujar Aidi Hatta di hadapan para pendemo.

Kabar tersebut disambut sorak gembira oleh ratusan massa pengerajin yang telah menunggu di depan gedung DPRD. Mendengar komitmen dari Ketua DPRD bahwa kendala perizinan yang selama ini menghambat operasional mereka akan segera dicarikan solusi teknisnya, para pengunjuk rasa secara sukarela dan tertib membubarkan diri.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Aidi Hatta yang telah merespons cepat keluhan kami. Kabar baik ini adalah angin segar bagi kami semua para pengerajin di Sungai Gelam agar bisa kembali beraktivitas dengan tenang," ungkap salah satu perwakilan pendemo dengan rasa puas.

Aidi Hatta menegaskan bahwa DPRD akan tetap memonitor proses tindak lanjut dari pertemuan ini. Ia ingin memastikan bahwa pihak OPD terkait segera menjalankan arahan tersebut agar para pengerajin batu bata di Sungai Gelam tidak lagi terkendala dalam mencari bahan baku.

"DPRD akan terus mengawal agar apa yang kita sepakati hari ini segera terwujud di lapangan. Kita ingin ekonomi masyarakat terus berjalan, dan kita pastikan akses perizinan ini dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang mempermudah rakyat kecil," tutupnya.

Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini pun berakhir dengan situasi yang aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan sinergi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat di Kabupaten Muaro Jambi.

Redwaldi 

Diminta Polisi Tangkap Pelaku Penjarah Sawit Perusahaan, Komplotan ‘Roni Cs’ Serang dan Rusak Gerbang PT BBS di Kumpeh Ilir.

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Aksi premanisme dan penjarahan terang-terangan yang diduga dilakukan oleh kelompok pimpinan Roni (warga Desa Sogo) kian meresahkan warga dan pelaku usaha di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Terbaru, kelompok ini nekat melakukan aksi penyerangan secara massal di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT Bukit Bintang Sawit (BBS) di Kelurahan Tanjung.

Peristiwa menegangkan tersebut terjadi pada Jumat malam sekira pukul 20.10 WIB. Kelompok Roni disinyalir membawa massa hingga ratusan orang untuk menggeruduk pintu gerbang utama perusahaan.

Menurut informasi di lapangan, massa datang dengan membawa senjata tajam. Mereka merusak gerbang masuk secara paksa dan melakukan intimidasi serta pengancaman terhadap petugas keamanan (security) yang sedang berjaga.

Rutinitas Pencurian yang Kian Mengganas

General Manager PT Bukit Bintang Sawit, Sunardi, membenarkan adanya peristiwa mencekam tersebut. Sunardi mengungkapkan bahwa aksi pencurian buah sawit oleh komplotan Roni Cs sebenarnya sudah menjadi rutinitas harian di wilayah Desa Sogo. Namun, kali ini aksi mereka dinilai sudah di luar batas karena menggunakan kekerasan dan melibatkan massa dalam jumlah besar.

“Komplotan Roni Cs ini memang rekam jejaknya sering mencuri buah sawit perusahaan setiap hari di Desa Sogo. Tapi kali ini mereka sangat nekat. Mereka melakukan perampokan dengan kekerasan, merusak fasilitas gerbang perusahaan, mengancam security, hingga memicu ketakutan luar biasa bagi warga di sekitar perkebunan,” ungkap Sunardi kepada awak media.

Sunardi menambahkan, pihak manajemen PT BBS sebenarnya telah melakukan berbagai upaya preventif untuk menghentikan penjarahan ini. Bahkan, aparat penegak hukum dari Polres, Polda Jambi, hingga personel Korem 042/Garuda Putih sempat diturunkan ke lokasi pada waktu-waktu sebelumnya. Kendati demikian, kelompok tersebut dinilai semakin mengganas dan tidak jera.

Warga Ketakutan dan Minta Atensi Kapolda serta Danrem

Dampak dari aksi anarkis ini tidak hanya merugikan pihak perusahaan, tetapi juga menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat sekitar Kelurahan Tanjung dan Desa Sogo yang menyaksikan langsung malam mencekam itu.

Warga yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir aksi pembiaran terhadap komplotan ini akan berdampak pada keamanan pemukiman mereka ke depannya.

“Kami sangat takut dan trauma melihat aksi mereka yang membawa senjata tajam dalam jumlah banyak. Kami khawatir kalau ini terus dibiarkan, ke depan bukan cuma kelapa sawit perusahaan yang dijarah, bisa-bisa hewan ternak dan rumah-rumah warga kami yang jadi sasaran berikutnya,” keluh salah satu warga setempat.

Mewakili keresahan masyarakat Kecamatan Kumpeh Ilir, warga sangat berharap adanya tindakan tegas dan respons cepat dari pucuk pimpinan aparat keamanan di Provinsi Jambi.

“Kami sangat berharap kepada Bapak Kapolda Jambi dan Danrem 042/Garuda Putih untuk turun tangan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi kami di Kumpeh Ilir. Tolong tertibkan komplotan gembong Roni Cs ini demi kondusifitas daerah kami,” pungkas warga.

Redwaldi 

Peduli Korban Kebakaran di Sponjen, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta Tinjau Lokasi dan Berikan Bantuan

Detikjambihukum.com, MUARO JAMBI -Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah. Didampingi oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Aidi Hatta mendatangi lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah warga di Desa Sponjen, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, pada Jumat (3/7/2026).

​Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat dan simpati pemerintah daerah terhadap korban yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu. Dalam tinjauan tersebut, Aidi Hatta melihat langsung kondisi puing-puing bangunan dan berdialog dengan keluarga korban untuk memberikan penguatan moril.

​"Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Saya turut prihatin atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini," ujar Aidi Hatta di sela-sela kunjungannya.

​Selain meninjau lokasi, dalam kesempatan tersebut, Aidi Hatta bersama rombongan OPD menyerahkan bantuan tanggap darurat berupa paket sembako, perlengkapan kebutuhan sehari-hari, serta bantuan material untuk meringankan beban korban.

​Aidi Hatta menegaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan kepala OPD terkait agar proses pemulihan bagi korban, termasuk bantuan administrasi kependudukan yang mungkin ikut terbakar, dapat segera diproses tanpa kendala.

​"Kami sudah instruksikan kepada dinas terkait agar bantuan yang dibutuhkan bisa segera disalurkan. Segala urusan administrasi yang terdampak kebakaran akan kita bantu fasilitasi agar warga bisa segera bangkit kembali," tegasnya.

​Kepala Desa Sponjen dan pihak keluarga korban menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian serta langkah cepat yang diambil oleh Ketua DPRD Muaro Jambi. Kehadiran Aidi Hatta dinilai memberikan semangat baru bagi warga terdampak untuk kembali menata hidup pasca-musibah.

​Aidi Hatta juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Kecamatan Kumpeh Ilir, untuk senantiasa waspada terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama memeriksa instalasi listrik dan penggunaan kompor atau api di rumah masing-masing sebelum bepergian atau beristirahat.

Redwaldi 

Kades Pematang Rahim M.Dong Diduga Hindari Konfirmasi, Wartawan Gagal Temui Pihak Desa Terkait Dana Desa TA 2026

Detikjambihukum.com, Tanjabtim – Upaya konfirmasi sejumlah wartawan kepada Pemerintah Desa Pematang Rahim Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjung Jabung Timur terkait penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 tidak membuahkan hasil. 

Kepala Desa  dilaporkan tidak bersedia menemui wartawan saat didatangi di kantor desanya,Selasa 30/06/2026.

Tim media datang untuk meminta keterangan terkait penggunaan Dana Desa TA 2026.

“Kami sudah datang baik-baik sesuai kode etik jurnalistik dan kami para media mencoba menghubunginya  melalui via whatsapp,namun tidak pernah di respon.

Tujuan kami hanya meminta  penjelasan  agar informasi yang kami sampaikan ke publik berimbang dan akurat. ujar awak media.

Menurut awak media, sikap tidak terbuka dari kepala desa bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. 

> _“Dana Desa adalah uang negara yang berasal dari APBN. Masyarakat dan pers berhak mengetahui bagaimana uang itu digunakan. Keterbukaan dijamin Pasal 28F UUD 1945 dan UU KIP No. 14 Tahun 2008,”_ jelasnya.

Ia juga mengingatkan, *UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1* menyatakan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dapat dipidana.

“Kami tidak membuat asumsi negatif. Kami hanya menjalankan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi dan kontrol sosial. Penolakan konfirmasi ini justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” tambahnya.

Hingga rilis ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa  belum memberikan keterangan resmi.

Redwaldi