Detikjambihukum.com, Batanghari - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari, Jambi, menahan Kepala Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, berinisial A, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp542,4 juta.
Penahanan tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Batang Hari menetapkan A, yang menjabat sebagai Kepala Desa Lopak Aur periode 2023–2029, sebagai tersangka.
Kepala Kejari Batang Hari Muhammad Irwan melalui Kepala Seksi Intelijen Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Billie Christopher Sitompul, di Batang Hari, menerangkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran pada tiga kegiatan yang bersumber dari Dana Desa 2024.
Ketiga kegiatan itu meliputi pembangunan kios jualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan anggaran Rp515.784.000, pengadaan bibit ternak sebesar Rp170.024.800, serta pengadaan bibit tanaman pangan senilai Rp25 juta.
Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan.
Pembangunan kios jualan UMKM dilaporkan belum selesai, sejumlah ternak sapi hasil pengadaan dilaporkan mati, sementara beberapa petani diduga tidak menerima bibit tanaman pangan sebagaimana mestinya.
Selain itu, tersangka A diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan dana yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk bermain judi daring atau judi online.
Penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang disebut baru dibuat dan tidak menggambarkan kondisi riil pelaksanaan maupun penggunaan anggaran.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, ditemukan perhitungan sementara kerugian keuangan negara sebesar Rp542.449.376," kata Michael.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dakwaan primair.
Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka A ditahan di Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian selama 20 hari, terhitung sejak 3 November hingga 22 November 2026.
Kejari Batang Hari menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Redwaldi