Detikjambihukum.com, JAMBI- Gubernur Jambi Al Haris mendengarkan keluhan warga desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, menyampaikan berbagai keluhan terkait dugaan persoalan lingkungan dan ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan aktivitas PT Sinar Agro Tenera Unggul (PT SATU) / Foto: Yuli
InDepthNews.id (Jambi) – Sejumlah warga Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, menyampaikan berbagai keluhan terkait dugaan persoalan lingkungan dan ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan aktivitas PT Sinar Agro Tenera Unggul (PT SATU).
Keluhan tersebut disampaikan warga dalam pertemuan bersama Gubernur Jambi Al Haris pada Senin malam. Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Ismet Wijaya, Asisten I Pemprov Jambi yang juga Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, Kabid Lingkungan DLH Provinsi Jambi Budi, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi beserta Kabid Tenaga Kerja Provinsi Jambi, Dodi.
Para pejabat tersebut mendampingi Gubernur Jambi untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat Desa Sipin Teluk Duren terkait kondisi yang mereka rasakan di sekitar wilayah perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Provinsi Jambi turun langsung ke lokasi PT SATU untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kondisi yang selama ini menjadi keluhan warga.
Bahkan, warga meminta agar aktivitas perusahaan dapat dihentikan apabila hasil pemeriksaan pemerintah nantinya menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keluhkan Limbah, Bau, Lalat hingga Asap
Sejumlah persoalan lingkungan disampaikan warga dalam pertemuan tersebut. Di antaranya dugaan pencemaran akibat limbah, buah kelapa sawit yang disebut membusuk, banyaknya lalat, debu, serta asap yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar perusahaan.
Warga berharap pemerintah tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan melibatkan instansi teknis yang memiliki kewenangan.
Masyarakat meminta setiap dugaan tersebut dapat diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian sesuai prosedur, sehingga persoalan yang mereka keluhkan memperoleh kejelasan berdasarkan fakta di lapangan.
Warga Soroti Persoalan Ketenagakerjaan
Selain lingkungan, warga juga menyampaikan dugaan persoalan ketenagakerjaan di PT SATU.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi sebelumnya pernah menyurati PT SATU terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan.
Persoalan yang disampaikan antara lain dugaan adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dugaan pembayaran upah yang belum sesuai ketentuan, serta persoalan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Warga mempertanyakan tindak lanjut perusahaan terhadap surat dari Dinas Tenaga Kerja tersebut.
Mereka berharap Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi kembali melakukan pengecekan untuk memastikan apakah hak-hak pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Al Haris Janji Turunkan Tim
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi akan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Al Haris mengatakan, pihak Pemerintah Provinsi Jambi nantinya akan turun langsung ke lokasi PT SATU untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi yang menjadi keluhan warga.
“Nanti salah satu dari pihak gubernur akan turun ke PT SATU untuk mengecek dan turun ke lokasi,” ujar Al Haris dalam pertemuan tersebut.
Komitmen tersebut disampaikan di hadapan warga serta sejumlah pejabat Pemprov Jambi yang hadir dalam pertemuan.
Gubernur Hubungi Bupati Muaro Jambi
Tidak hanya meminta jajaran Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti keluhan warga, pada malam yang sama Gubernur Jambi Al Haris juga menghubungi Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS).
Dalam pembicaraan tersebut, warga yang hadir mendengar bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siap membantu menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Bupati Muaro Jambi juga disebut akan memanggil warga serta organisasi yang mendampingi mereka untuk mendengarkan secara langsung persoalan yang disampaikan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani berbagai laporan masyarakat terkait aktivitas PT SATU.
Warga Minta Pemeriksaan Transparan
Masyarakat menyambut baik komitmen pemerintah untuk turun ke lokasi. Mereka berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan instansi teknis terkait.
Warga meminta pemerintah memeriksa seluruh aspek yang menjadi keluhan, mulai dari dugaan persoalan limbah dan lingkungan, kondisi di sekitar perusahaan, hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Masyarakat juga berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada warga.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, warga meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, warga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa agar lebih responsif dalam menampung, menindaklanjuti, dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan yang terjadi di wilayah mereka.
Dengan adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, masyarakat berharap berbagai keluhan yang selama ini mereka sampaikan dapat segera memperoleh kejelasan dan penyelesaian.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT SATU belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai keluhan dan dugaan persoalan lingkungan maupun ketenagakerjaan yang disampaikan masyarakat.
Redwaldi
