Rabu, 18 November 2026

Polsek Sungai Gelam Mediasi Persoalan Siswi SDN 81 Kebon IX yang Viral , Kedua Pihak Sepakat Berdamai



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Menindaklanjuti viralnya pemberitaan di media sosial terkait dugaan seorang siswi kelas III SDN 81 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, yang dimarahi dan diusir oleh kepala sekolah hingga merasa takut kembali bersekolah, Polsek Sungai Gelam bergerak cepat melakukan klarifikasi dan mediasi antara pihak orang tua murid dengan pihak sekolah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (17/11/2026) di SDN 81 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Kapolsek Sungai Gelam IPTU Erwin, S.P., didampingi Kanit Binmas IPDA Ibnu Saufi Hakiki, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Kebon IX AIPDA Agus Mianto, serta anggota Unit Reskrim BRIGADIR Ade Surya, mendatangi pihak sekolah untuk mengonfirmasi informasi yang beredar sekaligus memfasilitasi pertemuan antara orang tua murid dan pihak sekolah.

Pertemuan dan mediasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag., Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, serta Komite Sekolah SDN 81 Desa Kebon IX.

Melalui mediasi yang berlangsung, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk saling memaafkan dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Selain itu, disepakati pula bahwa siswi yang bersangkutan tetap melanjutkan kegiatan belajar dan bersekolah di SDN 81 Desa Kebon IX.

Langkah yang dilakukan Polsek Sungai Gelam ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Polres Muaro Jambi mengimbau masyarakat agar mengedepankan komunikasi dan penyelesaian permasalahan secara bijaksana serta mengutamakan kepentingan dan masa depan anak, khususnya dalam dunia pendidikan.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan hubungan antara pihak keluarga dan sekolah dapat kembali terjalin dengan baik sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan dengan aman dan nyaman.



Redwaldi 

Minggu, 15 November 2026

DPRD Kabupaten Muaro Jambi Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan Rapat Kerja/Paripurna yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat penting yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sengeti, ini menjadi momentum strategis bagi jajaran legislatif dalam memberikan catatan kritis, saran, serta masukan konstruktif terhadap arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam sidang tersebut, perwakilan dari masing-masing fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya. Fokus pembahasan menyoroti efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pemerataan alokasi belanja pembangunan yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini selanjutnya akan ditanggapi oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) dalam agenda rapat paripurna berikutnya, guna menyelaraskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. 

Redwaldi 

Panja I DPRD Muaro Jambi Fokus Bahas Pengelolaan Aset hingga Penataan Desa




Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Panitia Kerja (Panja) I DPRD Kabupaten Muaro Jambi membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Jumat (16/10/2026).

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada 6 Oktober 2026 terkait agenda pembahasan 10 Ranperda Kabupaten Muaro Jambi.


Panja I yang diketuai Muhammad Ridho menggelar pembahasan untuk mengkaji substansi empat Ranperda sebelum memasuki tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Adapun empat Ranperda yang menjadi agenda pembahasan meliputi:

1. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.

3. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda).

4. Ranperda tentang Penataan Desa.

Pembahasan bersama OPD terkait tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi daerah. Setiap rancangan peraturan dikaji dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta arah pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Melalui pembahasan Panja I ini, diharapkan setiap Ranperda dapat disempurnakan secara cermat sehingga memiliki landasan regulasi yang jelas dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pembahasan empat Ranperda tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam menindaklanjuti agenda pembahasan 10 Ranperda sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.


Redwaldi 

Panja II DPRD Muaro Jambi Bahas Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh


Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Panitia Kerja (Panja) II DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Jumat (16/10/2026).


Pembahasan Ranperda ini di pimpin langsung oleh ketua panja II H. Asikin yang berlangusung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Pembahasan Ranperda ini merupakan bagian dari agenda pembahasan 10 Ranperda Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada 6 Oktober 2026.

Untuk menunjang kelancaran pembahasan, DPRD Kabupaten Muaro Jambi membentuk panitia kerja yang bertugas membahas sejumlah Ranperda sesuai dengan pembagian agenda yang telah ditetapkan.

Dalam pembahasan Ranperda tersebut, sejumlah pihak diundang untuk menghadiri rapat, di antaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi, serta LPPM Universitas Jambi.

Pembahasan Ranperda ini berkaitan dengan upaya pencegahan munculnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas kawasan yang telah teridentifikasi sebagai permukiman kumuh.

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan materi Ranperda dapat dikaji bersama dengan memperhatikan aspek perencanaan, penataan kawasan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Rapat ini menjadi salah satu tahapan dalam proses pembahasan Ranperda sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Redwaldi 

Panja III DPRD Muaro Jambi Bahas Ranperda Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an dan Perlindungan Petani

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi terus melanjutkan pembahasan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berdasarkan hasil Rapat sebelumnya. Pembahasan ini di tindaklanjuti langsung di DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (16/10/2026).

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi membentuk panitia kerja (Panja) untuk menunjang kelancaran pembahasan 10 Ranperda, baik yang berasal dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD.


Panja III dipimpin langsung oleh ketua panja Ali Mustika, rapat pembahasan dua Ranperda yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Adapun dua Ranperda yang menjadi agenda pembahasan tersebut, yakni Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Rapat ini melibatkan Ketua dan Anggota Panja II DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi, serta Direktur Lembaga PublikTrust Institute (PUTIN).

Pembahasan kedua Ranperda tersebut mencakup dua bidang penting, yakni pendidikan keagamaan dan sektor pertanian. Keduanya menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah yang perlu dibahas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui rapat pembahasan bersama perangkat daerah dan pihak terkait, DPRD Kabupaten Muaro Jambi melanjutkan proses pengkajian materi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Pembahasan 10 Ranperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan menjadi landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Redwaldi 

Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, Turun DPRD



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, turun tangan langsung membersihkan area gapura dan pintu masuk Gedung DPRD Muaro Jambi, Selasa (20/10/2026). 

Aksi spontan ini dilakukan guna menjaga kebersihan, estetika, serta marwah lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Pembersihan fokus dilakukan pada tumpukan kotoran burung layang-layang yang mengotori dinding dan akses utama masuk gedung. Dalam aksi tersebut, Aidi Hatta tampak ikut menggosok dan membersihkan material kotoran bersama sejumlah petugas kebersihan sekretariat DPRD.

Aidi Hatta menjelaskan bahwa inisiatif tersebut muncul saat ia melihat kondisi pintu masuk gedung yang tampak kurang terawat akibat kotoran burung.
"Kondisi seperti ini sangat tidak elok dipandang, terlebih ketika kita menerima tamu dari luar daerah," ujar Aidi di lokasi.

Ia menegaskan, kebersihan dan keindahan Gedung DPRD bukan sekadar urusan estetika, melainkan juga cerminan dari marwah masyarakat Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan. Sebagai gedung pemerintahan yang sering menerima kunjungan kerja dan tamu dinas dari berbagai daerah, kebersihan lingkungan kantor wajib menjadi prioritas.

"Menjaga kebersihan dan keindahan gedung ini adalah bagian dari menjaga marwah Kabupaten Muaro Jambi. Kita sering menerima kunjungan tamu dari luar, tentu impresi dan kenyamanan tempat harus dijaga dengan baik," pungkasnya.


Redwaldi 

Waka 1 DPRD Muaro Jambi Wiranto Pimpin Paripurna, Dengarkan Penyampaian Resmi 6 Ranperda Strategis



Detikjambihukum.com, Muaro Jambi - Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, memimpin jalannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (12/10/2026). Dalam sidang penting tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi secara resmi menyampaikan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah.

Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir, jajaran Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muaro Jambi, serta anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dalam pidatonya, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menegaskan bahwa pengajuan enam Ranperda ini merupakan bagian dari wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Langkah ini dinilai selaras dengan kewenangan Pemda dalam membentuk produk hukum yang responsif dan berkeadilan demi kepastian hukum di masyarakat.

"Pembentukan peraturan daerah ini mempedomani ketentuan perundang-undangan, salah satunya Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 63 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah," jelas Junaidi H. Mahir di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Adapun enam Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada pihak legislatif untuk dibahas lebih lanjut mencakup sektor vital pembangunan daerah, yaitu, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemda kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi.

Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda).

Ranperda tentang Penataan Desa, serta Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran.

Wakil Bupati menambahkan, penyusunan keenam Ranperda prioritas tersebut telah melalui serangkaian tahapan awal pembahasan serta harmonisasi yang ketat sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menutup sambutannya, Junaidi menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kemitraan strategis yang senantiasa terjalin harmonis antara jajaran eksekutif dan legislatif. Kemitraan ini diharapkan terus solid demi mewujudkan visi besar pembangunan daerah, yakni Muaro Jambi Berbakti 2025–2029.


Redwaldi 

Polsek Sungai Gelam Mediasi Persoalan Siswi SDN 81 Kebon IX yang Viral , Kedua Pihak Sepakat Berdamai

Detikjambihukum.com, Muaro Jambi -  Menindaklanjuti viralnya pemberitaan di media sosial terkait dugaan seorang siswi kelas III ...