TMPLHK: Pendirian PKS Rantau Api Wajib dikaji Benar Benar AMDAL Jangan Rugikan Masyarakat

Detikjambihukum.com, Jambi - Terkait dugaan pendirian Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Tengah Ilir diduga cacat hukum dan diduga perizinan ada dugaan main mata, ditanggapi oleh Hamdi Zakaria, A.Md Ketua Umum DPP TMPLHK Indonesia, yang notabene juga sebagai Pimpinan Redaksi Media Patrolihukum86.com, juga aktivis pemerhati lingkungan Provinsi Jambi.

Menurut Hamdi Zakaria,  Dasar hukum dan syarat pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melibatkan pemenuhan aspek legalitas perusahaan dianyaranya (akta pendirian, NPWP), legalitas lokasi (izin lokasi, rekomendasi tata ruang), ketersediaan bahan baku (jaminan pasokan, kemitraan), perencanaan pembangunan kebun dan pengolahan, serta izin lingkungan dan sosial. 

Syarat utama adalah patuh pada Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 yang mengharuskan PKS memiliki kebun sendiri minimal 20% dari total kebutuhan bahan bakunya, ungkap Hamdi Zakaria, A.Md Ketua TMPLHK ini.

Menurut Hendi Zakaria, dasar Hukum Pendirian PKS yaitu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:

Menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban PKS untuk mengusahakan minimal 20% bahan baku dari kebun sendiri dan melakukan kemitraan berkelanjutan. 

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan):

Permentan yang mengatur tentang perizinan dan pelaksanaan usaha perkebunan kelapa sawit, yang juga mengatur persyaratan bahan baku, kemitraan, serta pengelolaan lingkungan. 

Syarat-syarat Pendirian PKS itu sendiri kata Hamdi, diantaranya,

1. Legalitas Perusahaan:

Akta Pendirian: Memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. 

NPWP: Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan. 

Wajib ada usunan Pengurus, Menunjukkan komposisi kepemilikan saham dan susunan pengurus. 

2. Legalitas Lokasi,

Izin Lokasi: Memperoleh izin lokasi dari bupati/walikota dengan melampirkan peta digital calon lokasi. 

Rekomendasi Tata Ruang: Mendapatkan rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari dinas terkait, ungkap Hamdi.

Kemudian wajib izin Lingkungan, kata Hamdi Zakaria. Memperoleh Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. 

3. Bahan Baku dan Kemitraan,

Jaminan Pasokan Bahan Baku: Memiliki jaminan pasokan bahan baku (tandan buah segar) yang memadai. 

Kebun Sendiri: Memiliki kebun sendiri yang memenuhi minimal 20% dari total kebutuhan bahan baku. 

Atau juga Kemitraan, Menjalin kemitraan dengan petani pekebun atau masyarakat sekitar dengan format perjanjian yang disepakati. 

4. Perencanaan dan Pembangunan:

Rencana Kerja: Menyusun rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan. 

Fasilitasi Masyarakat: Memiliki rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar. 

5. Aspek Lainnya seperti, Rekomendasi Kesesuaian, Mendapatkan rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dari bupati/walikota atau gubernur. 

Ketersediaan Lahan, Memiliki pertimbangan teknis mengenai ketersediaan lahan, terutama jika berasal dari kawasan hutan. 

Nah dengan demikian, masyarakat wajib tau, terutama perizinan terkait AMDAL, masyarakat jangan hanya mau tanda tangan saja, wajib jelas kegunaan dari tandatangan yang dibubuhkan, meskipun itu, sekedar diminta tandatangan kehadiran. Jangan sampai dimanfaatkan pihak perusahaan untuk pengurusan izin AMDAL nya, ungkap Hamdi.

Terkait AMDAL, pihak Dinas Lingkungan Hidup, jangan sekedar membubuhkan tandatangan, ingat ada masyarakat yang bakal menjadi korban, apalagi PKS paling rentan terhadap pencemaran lingkungan,terutama pencemaran udara atau embien juga pencemaran terhadap median sungai, yang diakibatkan oleh limbah cair PKS, baik bersumber dari IPAL Limbah Industri pengolahan sawit maupun limbah cair lainnya, ungkap Hamdi Zakaria.

Redwaldi

Sekda Muaro Jambi dan Gubernur Jambi Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Kumpeh Hulu

Detikjambihukum. Com, Muaro Jambi - Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, S.Sos., MT., mendampingi Gubernur Jambi Dr. Al Haris, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H di Pondok Pesantren Daaru Attauhid Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Sabtu, (6/9/2025.)

Sekda Muaro Jambi menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. "Semoga kegiatan ini akan menjadi jembatan untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, serta tentunya untuk menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada Baginda Rasulullah SAW," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga berpesan kepada umat Islam untuk bersatu, berharap kepada Allah dan Syafaat Rasulullah, serta memutihkan hati untuk meraih ridho Allah SWT. Ia mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan dan bergotong royong menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekda Muaro Jambi juga menekankan pentingnya kedamaian, kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, ia berharap masyarakat Kabupaten Muaro Jambi dapat bersama-sama membangun daerah dan mencapai kemajuan.

Redwaldi

Kepala Desa Wajib Pasang Papan Informasi Realisasi Dana Desa, Jika Tidak Bisa Diduga Ada Penyimpangan

Detikjambihukum.com,JAMBI-Pemerintah desa memiliki kewajiban mutlak untuk memasang papan informasi yang berisi realisasi penggunaan Dana Desa di wilayahnya masing-masing. Hal ini merupakan implementasi dari asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, hingga saat ini masih banyak ditemukan kepala desa yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Dalam beberapa temuan awak media di lapangan, ketidakhadiran papan informasi penggunaan Dana Desa menjadi salah satu indikator kuat adanya potensi penyimpangan dana.

"Kami menilai, apabila papan informasi realisasi Dana Desa tidak dipasang, sangat wajar jika publik menduga adanya penyelewengan dana oleh kepala desa. Sebab uang tersebut adalah uang negara yang harus diketahui penggunaannya oleh masyarakat," ungkap awak media.

Papan informasi realisasi Dana Desa biasanya memuat rincian alokasi, penggunaan, hingga progres kegiatan pembangunan di desa. Kehadirannya sangat penting agar masyarakat dapat melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah desa secara langsung.

Landasan Hukum dan Sanksi Tegas

Kewajiban pemasangan papan informasi Dana Desa tidak hanya merupakan imbauan, melainkan bagian dari regulasi resmi. Aturannya tertuang dalam:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemantauan Dana Desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum.

Jika kepala desa dengan sengaja tidak menginformasikan atau menutupi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan korupsi.

Sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

1. Pemberhentian Kepala Desa sesuai Pasal 26 ayat (4) huruf c UU Desa jika terbukti tidak transparan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tuntutan pidana berdasarkan UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) jika ditemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari penggunaan Dana Desa.

3. Sanksi administratif oleh inspektorat daerah dan pemotongan anggaran desa di tahun berikutnya oleh pemerintah kabupaten.

Masyarakat dan LSM Harus Aktif Mengawasi

LSM dan jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran penting dalam memastikan agar pemerintah desa bekerja secara jujur dan transparan. Ketika papan informasi tidak dipasang, masyarakat berhak mempertanyakan dan mendesak pemerintah desa untuk menjelaskannya secara terbuka.

“Kalau kepala desa enggan mematuhi aturan transparansi, itu menjadi lampu merah. Wajar jika para jurnalis mencurigai ada penyelewengan. Kita tidak ingin Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan justru menjadi bancakan oknum,” tegas awak media.

Sebagai langkah konkret, masyarakat diimbau untuk melaporkan kepala desa yang tidak memasang papan informasi ke Inspektorat Kabupaten, Dinas PMD, atau langsung ke Kejaksaan.

Redwaldi

Sekda Muaro Jambi H. Budhi Hartono Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kekompakan

Detikjambihukum. Com, Muaro Jambi - Sekretaris Daerah Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, S.Sos, MT, menghadiri undangan kegiatan Maulid Akbar dan doa untuk negeri yang diselenggarakan di Masjid Ka'bah Mahabatullah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, pada Kamis, 4 September 2025.

Dalam sambutannya, Budhi Hartono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Desa Sungai Bertam, khususnya jamaah dan santri di Masjid Ka'bah Mahabatullah, yang telah menjaga suasana kondusif di daerah tersebut. "Di tengah keprihatinan bangsa saat ini, kita bersyukur Kabupaten Muaro Jambi tetap aman dan kondusif. Ini berkat peran serta santri dan masyarakat yang selalu menjaga persatuan dan kekompakan," ujarnya.

Budhi Hartono juga menekankan pentingnya penguatan kurikulum berbasis bahasa internasional di pesantren agar lulusan pesantren mampu bersaing di tingkat global. "Penguatan kurikulum berbasis bahasa Arab dan Inggris harus terus dikuatkan agar lulusan pesantren ini bisa bersaing secara global," tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa kegiatan dakwah seperti tabligh akbar bukan hanya ritual keagamaan, melainkan juga sarana pencerahan umat. "Kami berharap tabligh akbar ini mampu menguatkan ukhuwah, meningkatkan kesadaran umat untuk selalu meneladani Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan, serta menjadi inspirasi bagi keluarga muslim di Masjid Ka'bah Mahabatullah ini," harapnya.

Budhi Hartono juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini, termasuk Datuk Kades Sungai Bertam yang turut menyiarkan semangat dakwah kepada masyarakat luas.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Masjid Ka'bah Mahabatullah dapat menjadi kebanggaan Desa Sungai Bertam dan contoh bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kekompakan. "Insya Allah, masjid ini akan menjadi kebanggaan desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi," pungkasnya.

Redwaldi

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan RRI Tanam Pohon Pada HUT RRI Ke-80

Detikjambihukum. Com, Muaro Jambi - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RRI ke-80, Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP. MM. M.Si menghadiri kegiatan penanaman pohon. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta sebagai wujud nyata kepedulian RRI terhadap alam.

Kegiatan penanaman pohon ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis 4/09/ 2025, di area Kebun Percontohan BRMP pal 16 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong.

Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif yang digagas oleh RRI ini. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Bupati BBS menyampaikan bahwa dari kegiatan ini ia berharap, masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan turut serta dalam menjaga kelestarian alam.

Redwaldi

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno Hadiri Acara Undian Simpeda, Tekankan Pentingnya Menabung

Detikjambihukum. Com, Muaro Jambi,- Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno,.SP,.MM,.M.Si Menghadiri Acara pelaksanaan penyerahan hadiah undian Simpeda, yang bertempat di Kantor bank Jambi cabang Sengeti. Rabu 3/9/2025.

Dalam sambutannya Bupati BBS mengatakan Menabung di Bank Jambi tidak hanya memberikan kesempatan mendapatkan hadiah dari Bank Jambi sendiri, tetapi juga kesempatan memenangkan hadiah dari Undian Simpeda Nasional yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Semakin besar saldo yang dimiliki nasabah, maka semakin besar pula peluang untuk memenangkan hadiah dalam Simpeda Nasional,katanya.

Undian Tabungan Simpeda merupakan bentuk nyata apresiasi dan komitmen Bank Pembangunan Daerah untuk meningkatkan loyalitas serta kepercayaan nasabah. Kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya budaya menabung sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat.ujarnya.

Redwaldi

Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono Sambut Tim Penilai Adipura

Detikjambihukum.com Muaro Jambi -  Sekretaris Daerah Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, S.Sos., MT., menyambut kunjungan tim penilai Adipura wilayah Provinsi Jambi dan tim pembina pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa (2/9/2025). Kunjungan ini fokus pada penilaian dan pengelolaan sampah Berlangsung di Ruang Rapat Sekda Muaro Jambi, pada selasa (2/9/2025), dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan kebersihan perkotaan.

Sekda Muaro Jambi menyampaikan bahwa penilaian Adipura pertama kalinya di Kabupaten Muaro Jambi yang mencakup berbagai aspek, termasuk, Pembangunan kota, kebersihan lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, pemilahan sampah, dan ketersediaan air bersih. Program "Muaro Jambi Lestari" yang digagas oleh pemerintah kabupaten Muaro Jambi bertujuan untuk menjadikan kabupaten Muaro Jambi tanpa sampah dan terjamin air bersih.

Tim Penilai Adipura memberikan apresiasi positif terhadap keterlibatan aktif pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Mereka juga menekankan pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan upaya pelestarian lingkungan ini.

Dengan demikian, Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat meraih prestasinya dalam bidang, pembangunan kota, kebersihan dan keindahan kota melalui penghargaan Adipura. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan persampahan di Kabupaten Muaro Jambi.

Redwaldi